Setapak Langkah – 28 Juli 2026 | Ketegangan politik kembali mencuat setelah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pernyataan yang menyinggung Londo Ireng — istilah yang dipakai untuk mengekspresikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah. Pernyataan tersebut, yang ditujukan kepada jurnalis, pengamat, dan LSM, memicu reaksi keras dari fraksi PDI Perjuangan di DPR RI.
Anggota fraksi, Andreas Hugo Pareira, menyoroti bahwa kritik merupakan bagian esensial dari proses demokrasi. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak berhak mengekang atau menanggapi kritik dengan sikap defensif. “Kebebasan pers dan ruang bagi pengamat independen harus dijaga, bukan dibungkam,” ujar Pareira dalam rapat internal fraksi.
- Latar Belakang Londo Ireng — Istilah ini muncul dalam wacana politik Indonesia sebagai metafora untuk kritik keras yang menembus kebijakan pemerintah.
- Pernyataan Presiden — Prabowo menyebut kritik yang mengarah pada Londo Ireng sebagai upaya menggoyahkan stabilitas nasional, menyinggung jurnalis, pengamat, dan LSM yang dianggap terlalu kritis.
- Respon Fraksi PDI Perjuangan — Fraksi menegaskan bahwa menolak kritik justru menurunkan kepercayaan publik dan melukai prinsip konstitusi tentang kebebasan berpendapat.
Fraksi PDI Perjuangan menambahkan bahwa pemerintah harus lebih terbuka dalam menerima masukan, terutama dari media dan organisasi masyarakat sipil. Menurut mereka, dialog konstruktif lebih efektif daripada sikap anti-kritik yang dapat menimbulkan polarisasi.
Para pengamat menilai bahwa pernyataan Presiden ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara eksekutif dan lembaga legislatif, serta mengancam iklim kebebasan pers yang selama ini dijaga oleh konstitusi. Mereka menyerukan agar semua pihak menempatkan dialog terbuka sebagai prioritas, mengingat peran vital media dalam mengawasi kebijakan publik.
