Setapak Langkah – 13 April 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang baru‑baru ini menegaskan pentingnya pemanfaatan data yang optimal dalam proses perumusan kebijakan daerah. Anggota DPRD menilai bahwa kebijakan yang berbasis data akan lebih akurat, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan perkotaan seperti banjir, kemacetan, dan pertumbuhan penduduk yang cepat.
Dalam rapat kerja bersama jajaran eksekutif, DPRD menyoroti beberapa kendala utama yang selama ini menghambat efektivitas kebijakan, antara lain kurangnya integrasi data lintas sektor, standar data yang belum seragam, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam analisis data.
Berikut langkah‑langkah yang disarankan DPRD untuk meningkatkan pemanfaatan data:
- Mengembangkan satu platform data terpadu yang mengkonsolidasikan informasi dari dinas‑dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Transportasi.
- Menetapkan standar metadata dan format data terbuka (open data) agar mudah diakses dan diproses oleh berbagai pihak.
- Melakukan pelatihan rutin bagi staf pemerintah daerah dalam teknik analisis statistik, visualisasi data, dan pemodelan prediktif.
- Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi serta lembaga riset untuk memperkuat kapasitas analitik dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti.
- Mengintegrasikan sistem pemantauan real‑time, misalnya sensor banjir dan kamera lalu lintas, untuk mengumpulkan data aktual yang dapat langsung ditindaklanjuti.
Contoh konkret penggunaan data yang diharapkan dapat meningkatkan respons kebijakan antara lain:
| Isu | Data yang Dibutuhkan | Manfaat Kebijakan |
|---|---|---|
| Banjir | Curah hujan harian, elevasi permukaan, jaringan saluran drainase | Penentuan prioritas perbaikan drainase dan penempatan pompa air yang tepat |
| Kemacetan | Volume kendaraan per jam, titik rawan macet, waktu tempuh rata‑rata | Optimalisasi rute transportasi publik dan penyesuaian jadwal lampu lalu lintas |
Dengan mengoptimalkan data, DPRD berharap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat reaktif, melainkan proaktif dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga selaras dengan agenda smart city yang tengah digalakkan di banyak kota besar di Indonesia.
Selanjutnya, DPRD mengusulkan pembentukan tim khusus yang bertugas mengawasi implementasi sistem data terpadu serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap relevan dengan dinamika kota.
