Setapak Langkah – 16 Juni 2026 | Penangkapan dua pemimpin gereja Protestan yang beroperasi secara bawah tanah di Tiongkok menimbulkan sorotan internasional terhadap kebijakan beragama di negara tersebut. Kedua tokoh, yang dikenal luas di kalangan umat Kristen tidak resmi, ditahan setelah puluhan jemaat, termasuk anak‑anak, dipanggil untuk diinterogasi oleh aparat keamanan.
Gereja‑gereja bawah tanah di Tiongkok berkembang sejak larangan resmi terhadap organisasi keagamaan yang tidak terdaftar. Mereka biasanya mengadakan ibadah secara pribadi di rumah atau tempat tersembunyi, menghindari kontrol pemerintah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, otoritas Beijing memperketat pengawasan terhadap kelompok‑kelompok ini.
Beberapa faktor yang diperkirakan menjadi pemicu penangkapan ini meliputi:
- Penegakan Undang‑Undang Keamanan Nasional: Undang‑Undang yang disahkan pada 2020 memberi pemerintah wewenang lebih luas untuk menindak aktivitas yang dianggap mengancam stabilitas politik, termasuk kegiatan keagamaan yang tidak terdaftar.
- Peningkatan Kontrol atas Organisasi Asing: Pemerintah menuduh beberapa gereja bawah tanah menerima dukungan atau arahan dari luar negeri, khususnya dari lembaga keagamaan di Amerika Serikat atau Eropa.
- Upaya Mengurangi Pengaruh “Cult”: Pihak berwenang mengklaim bahwa beberapa komunitas keagamaan menyebarkan ajaran yang dapat memicu disintegrasi sosial, sehingga mereka melakukan operasi penangkapan massal.
- Kontrol Terhadap Informasi: Dengan menahan pemimpin gereja, pemerintah berusaha menekan penyebaran berita atau dokumentasi yang dapat menyoroti pelanggaran hak asasi manusia.
Para saksi menyebutkan bahwa para jemaat dipanggil satu per satu ke kantor polisi untuk memberi pernyataan, sementara para pemimpin diinterogasi secara intensif. Keluarga korban melaporkan ketidakjelasan prosedur hukum dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum.
Penangkapan ini menambah daftar kasus serupa yang terjadi sejak peluncuran regulasi keagamaan baru pada akhir 2022. Pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa semua organisasi keagamaan wajib terdaftar dan tunduk pada pengawasan, namun banyak umat Kristen memilih tetap beribadah secara underground demi kebebasan berkeyakinan.
Pengamat internasional menilai bahwa langkah ini dapat memperburuk hubungan Tiongkok dengan negara‑negara Barat yang menekankan pentingnya kebebasan beragama. Sementara itu, komunitas Kristen di dalam negeri kini berada di bawah tekanan yang semakin berat, dengan risiko penahanan lebih luas bagi siapa saja yang dianggap melanggar kebijakan pemerintah.
