Setapak Langkah – 10 Juni 2026 | JAKARTA – Pada hari Selasa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengadakan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut dipicu oleh beredarnya spekulasi mengenai kemungkinan pergantian Menteri Keuangan.
Isu pergantian menkeu muncul setelah beberapa analis ekonomi dan media mengaitkan kinerja fiskal pemerintah dengan tekanan politik internal. Beberapa pihak menebak bahwa Prabowo mungkin akan menurunkan Menteri Keuangan yang saat ini menjabat untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan agenda reformasi.
Dalam pertemuan, Luhut dan Chatib Basri menyampaikan keprihatinan mereka atas rumor yang beredar serta menegaskan pentingnya stabilitas kebijakan fiskal bagi pertumbuhan ekonomi. Kedua tokoh menanyakan secara langsung kepada Presiden mengenai rencana konkret terkait posisi Menteri Keuangan.
Presiden Prabowo menanggapi dengan menegaskan bahwa tidak ada rencana perubahan kabinet dalam waktu dekat. Ia menambahkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga kontinuitas kebijakan ekonomi dan fiskal, serta menolak spekulasi yang dapat mengganggu pasar.
Setelah pertemuan, Sekretaris Negara menegaskan kembali pernyataan Presiden. ‘Tidak ada rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat, termasuk posisi Menteri Keuangan,’ ujar pejabat tersebut dalam konferensi pers resmi.
- Chatib Basri: Mantan Menteri Keuangan (2019‑2021) yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Luhut Binsar Pandjaitan: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang sering menjadi perantara dalam urusan politik internal.
- Prabowo Subianto: Presiden Republik Indonesia sejak Oktober 2024.
- Isu pergantian menkeu: Berasal dari spekulasi media dan analis ekonomi.
Para pengamat menilai bahwa pernyataan tegas dari Presiden dan Sekretaris Negara dapat meredam ketidakpastian di pasar keuangan. Namun, mereka menambahkan bahwa dinamika politik internal tetap menjadi faktor yang harus dipantau, mengingat kebijakan fiskal yang sensitif dapat menjadi bahan pertaruhan dalam persaingan kekuasaan.
