Setapak Langkah – 11 Juni 2026 | Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, secara resmi meluncurkan program Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) untuk Provinsi Sulawesi Selatan dalam sebuah acara yang digelar di kota Makassar.
Inisiatif ini bertujuan mengumpulkan data ekonomi mikro dan makro secara menyeluruh, meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, perikanan, serta jasa. Data tersebut diharapkan menjadi landasan bagi perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan nasional.
Dalam sambutannya, Amalia menekankan pentingnya penggunaan Rumus Tingkat Investasi Riil (TIR) untuk mengukur efektivitas investasi yang tercatat dalam sensus. Rumus TIR yang digabungkan dengan data sensus diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat tentang produktivitas dan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
- Tujuan utama SE2026: Menyajikan basis data terkini tentang aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan.
- Metodologi: Penggunaan survei daring, wawancara tatap muka, serta integrasi data administratif.
- Target responden: Lebih dari 120.000 unit usaha serta 300.000 rumah tangga.
Berikut adalah jadwal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan:
| Fase | Periode | Kegiatan Utama |
|---|---|---|
| Persiapan | Juli – September 2025 | Pengembangan kuesioner, pelatihan enumerator |
| Pengumpulan Data | Oktober – Desember 2025 | Survei lapangan dan pengisian daring |
| Verifikasi & Analisis | Januari – Maret 2026 | Pembersihan data, penerapan Rumus TIR |
| Publikasi | April 2026 | Penyajian hasil dalam laporan resmi |
Pelaksanaan sensus ini akan melibatkan kerja sama erat antara BPS, pemerintah provinsi, serta asosiasi usaha lokal. Diharapkan hasilnya tidak hanya memperkaya basis data statistik nasional, tetapi juga memberi wawasan bagi pelaku bisnis dalam menilai peluang investasi di wilayah tersebut.
Dengan penerapan Rumus TIR, analisis investasi dapat diukur secara lebih dinamis, mengidentifikasi sektor-sektor yang memberikan nilai tambah tertinggi, serta membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
