Setapak Langkah – 11 Juni 2026 | Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi akan mencakup anak-anak dari keluarga yang berada. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program dan pertimbangan keadilan distribusi bantuan pangan.
Program MBG, yang diluncurkan pada awal masa pemerintahan sebelumnya, bertujuan menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi anak-anak yang berada pada risiko gizi buruk, khususnya di daerah miskin dan terpencil. Seiring berjalannya waktu, muncul temuan bahwa sebagian penerima manfaat berasal dari keluarga dengan pendapatan di atas ambang batas kemiskinan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang alokasi sumber daya yang tepat.
Berikut poin-poin utama yang disampaikan Nanik Deyang dalam rapat dengan Presiden:
- Peninjauan kembali kriteria penerima MBG dengan menambahkan batasan pendapatan keluarga.
- Penerapan verifikasi data kependudukan yang lebih ketat melalui integrasi dengan data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Pengalihan alokasi dana yang sebelumnya dialokasikan untuk anak-anak dari keluarga kaya ke wilayah yang belum terjangkau layanan MBG.
- Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial di tingkat provinsi untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran nasional untuk gizi anak, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan sosial pemerintah. Dengan menyingkirkan penerima yang tidak membutuhkan, BGN berharap angka stunting dan kasus gizi kurang dapat berkurang secara signifikan dalam jangka menengah.
Beberapa pihak menyambut keputusan ini dengan optimisme, mengingat adanya potensi penghematan biaya yang dapat dialokasikan kembali ke program kesehatan lain. Namun, ada pula kekhawatiran mengenai proses verifikasi yang dapat menimbulkan penundaan distribusi bantuan bagi anak yang memang membutuhkan.
Ke depan, BGN berencana melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, termasuk pelibatan lembaga swadaya masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG yang baru.
