Setapak Langkah – 26 Juni 2026 | Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memberikan tanggapan terhadap rencana penempatan sekitar seribu taruna Akademi Militer (Akmil) untuk melatih siswa di Sekolah Rakyat. Program ini direncanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai kedisiplinan dan kebangsaan di lingkungan pendidikan dasar.
Latar Belakang Program
Pemerintah mengusulkan keterlibatan taruna militer dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pelatihan fisik di Sekolah Rakyat, dengan tujuan menanamkan rasa hormat terhadap institusi negara serta meningkatkan kebugaran siswa. Penempatan ini mencakup sekitar seribu taruna yang akan beroperasi di sejumlah sekolah di seluruh Indonesia.
Reaksi Usman Hamid
Usman Hamid menekankan pentingnya menjaga ruang kelas tetap netral dari pengaruh militer. Menurutnya, pendidikan harus menjadi arena yang bebas dari intervensi politik atau militer agar hak kebebasan berpendidikan dapat terjamin. Berikut poin utama yang disampaikan:
- Ruang kelas harus menjadi tempat belajar yang netral, tidak dipolitisasi.
- Keterlibatan militer dapat menimbulkan tekanan psikologis pada siswa.
- Pendidikan karakter dapat dicapai melalui metode non‑militer, seperti program sosial atau kebudayaan.
- Jika intervensi militer tetap diperlukan, harus ada mekanisme pengawasan independen.
Usman Hamid juga mengingatkan bahwa Amnesty International terus memantau kebijakan pemerintah yang berpotensi mengancam kebebasan sipil, termasuk dalam sektor pendidikan. Ia mengajak semua pihak untuk meninjau kembali kebijakan tersebut demi menjaga integritas proses belajar mengajar.
