Setapak Langkah – 20 Juni 2026 | Menjelang pemilihan umum legislatif 2029, Pemerintah Kota Surabaya menghadapi tantangan penting: menata kembali daerah pemilihan (dapil) agar dapat mencerminkan dinamika demografis dan memastikan perwakilan warga yang lebih adil. Dengan populasi melebihi tiga juta jiwa, Surabaya perlu menyesuaikan batas wilayah dapil demi menghindari ketimpangan suara dan memaksimalkan kualitas demokrasi.
Latar Belakang
Sejak pemilu 2019, pertumbuhan penduduk Surabaya menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama di wilayah-wilayah pinggiran yang mengalami urbanisasi cepat. Ketidaksesuaian antara jumlah penduduk dan alokasi kursi DPRD provinsi serta DPR RI pada dapil kota menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya representasi yang tidak proporsional.
Data Demografis dan Distribusi Dapil Saat Ini
| Dapil | Jumlah Penduduk (juta) | Kursi DPRD Provinsi | Kursi DPR RI |
|---|---|---|---|
| Surabaya Barat | 0,85 | 3 | 2 |
| Surabaya Tengah | 0,78 | 3 | 2 |
| Surabaya Timur | 0,92 | 4 | 2 |
| Surabaya Utara | 0,68 | 2 | 1 |
| Surabaya Selatan | 0,77 | 2 | 1 |
Data di atas menunjukkan bahwa beberapa dapil memiliki rasio penduduk per kursi yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain, menandakan perlunya penyesuaian.
Usulan Penataan Dapil
- Menggabungkan wilayah Surabaya Utara dan Selatan menjadi satu dapil baru dengan alokasi 3 kursi DPRD provinsi dan 2 kursi DPR RI.
- Menambah satu kursi DPRD provinsi untuk dapil Surabaya Timur yang paling padat.
- Merevisi batas wilayah Surabaya Barat dan Tengah agar lebih seimbang secara geografis dan demografis.
- Mengusulkan pembentukan dapil khusus untuk kawasan industri dan perguruan tinggi guna mengakomodasi kepentingan sektoral.
Usulan tersebut sedang dibahas dalam forum koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pemeriksa Pemilu (Bawaslu), dan perwakilan partai politik lokal.
Tantangan dan Harapan
Proses penataan dapil tidak lepas dari tantangan politik, seperti resistensi partai yang khawatir kehilangan basis suara. Selain itu, proses legislasi yang memerlukan persetujuan DPRD provinsi dapat memperpanjang waktu implementasi.
Namun, para pengamat politik menilai bahwa penataan yang tepat akan meningkatkan partisipasi pemilih, mengurangi fenomena “vote buying” di daerah dengan kepadatan tinggi, serta menghasilkan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Jika penataan dapil Surabaya berhasil dilaksanakan sebelum pemilu 2029, kota ini diharapkan menjadi contoh bagi kota-kota besar lain dalam memperkuat kualitas representasi demokrasi di tingkat nasional.
