Setapak Langkah – 01 Mei 2026 | Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika politik Indonesia menunjukkan pola di mana negara kerap diperlakukan sebagai panggung untuk kepentingan partisan, alih-alih menjadi wadah amanah publik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana prinsip‑prinsip keadilan dan kebijakan publik dapat selaras dengan nilai-nilai syariah, khususnya konsep Al‑Siyasah al‑Shar‘iyyah yang menekankan keseimbangan antara kekuasaan dan amanah.
Pengertian Al‑Siyasah al‑Shar‘iyyah
Al‑Siyasah al‑Shar‘iyyah secara harfiah berarti “politik yang berlandaskan syariah”. Dalam tradisi Islam, konsep ini menekankan bahwa penguasa harus menegakkan keadilan, melindungi hak‑hak rakyat, serta menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kekuatan politik tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan sempit, melainkan dijalankan dengan penuh amanah.
Implementasi di Indonesia
Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki ruang untuk mengintegrasikan nilai‑nilai tersebut ke dalam kebijakan negara. Namun, realitasnya sering kali terhambat oleh:
- Politik kalkulatif yang berorientasi pada kemenangan elektoral.
- Penafsiran hukum yang beragam dan terkadang dipolitisasi.
- Kekurangan mekanisme pengawasan yang independen.
Akibatnya, kebijakan publik terkadang lebih mencerminkan strategi kampanye ketimbang kebutuhan riil masyarakat.
Studi Kasus: Kebijakan Kesejahteraan
Beberapa program kesejahteraan seperti bantuan sosial dan subsidi energi menunjukkan potensi integrasi nilai amanah. Namun, pelaksanaannya masih diwarnai oleh:
- Penentuan sasaran yang dipengaruhi oleh pertimbangan politik.
- Kurangnya transparansi dalam alokasi dana.
- Pengawasan yang lemah, sehingga menimbulkan potensi korupsi.
Jika prinsip Al‑Siyasah al‑Shar‘iyyah diimplementasikan secara konsisten, kebijakan tersebut akan lebih menekankan keadilan distributif, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
Langkah Menuju Integrasi yang Lebih Baik
Berikut beberapa rekomendasi yang dapat memperkuat hubungan antara kekuasaan dan amanah dalam konteks Indonesia:
- Pendidikan Politik Berbasis Etika Islam: Memasukkan materi tentang Al‑Siyasah al‑Shar‘iyyah dalam kurikulum pendidikan civics dan studi agama.
- Penguatan Lembaga Pengawas: Memperkuat peran KPK, Ombudsman, dan lembaga keagamaan independen dalam mengaudit kebijakan publik.
- Transparansi Anggaran: Mewajibkan publikasi detail alokasi dana pada setiap program pemerintah, termasuk indikator pencapaian keadilan sosial.
- Dialog Inter‑agama dan Multikultural: Membuka forum rutin antara pemangku kepentingan agama, politik, dan masyarakat sipil untuk meninjau kebijakan dari perspektif keadilan syariah.
Dengan mengadopsi pendekatan ini, Indonesia dapat menavigasi tantangan antara kekuasaan politik dan tanggung jawab amanah, selaras dengan semangat Al‑Siyasah al‑Shar‘iyyah yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan.
