Setapak Langkah – 18 April 2026 | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi) dalam upaya menegakkan aturan Penyuntingan Sehat Etis (PSE) pada platform Wikipedia. Dukungan tersebut muncul setelah Kemkomdigi mengeluarkan ultimatum kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar pedoman konten, khususnya yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu penting.
Dalam rapat komisi pada hari Senin, anggota komisi menegaskan pentingnya menjaga integritas pengetahuan publik. Mereka menyoroti bahwa Wikipedia, sebagai sumber informasi yang paling banyak diakses di Indonesia, harus mematuhi standar etika dan kebenaran yang telah ditetapkan. “Kita tidak dapat membiarkan konten yang tidak akurat atau bersifat provokatif menguasai ruang publik,” kata salah satu anggota komisi.
Kemkomdigi sebelumnya telah mengirimkan surat peringatan kepada kontributor yang diduga melakukan penyuntingan yang tidak sesuai dengan ketentuan PSE. Ultimatum tersebut memberi batas waktu dua minggu bagi pihak terkait untuk memperbaiki atau menghapus konten yang dianggap melanggar. Jika tidak dipatuhi, Kemkomdigi berhak mengambil tindakan administratif, termasuk pemblokiran akun atau pelaporan ke otoritas hukum.
Berbagai pihak menanggapi langkah ini dengan beragam pendapat. Organisasi kebebasan pers menilai bahwa penegakan aturan harus seimbang dengan prinsip kebebasan berekspresi, sementara kalangan akademisi mendukung upaya memastikan kualitas informasi yang dapat diakses publik.
- Langkah utama Kemkomdigi: mengirimkan ultimatum dua minggu.
- Dukungan Komisi I DPR: menegaskan pentingnya kepatuhan pada aturan PSE.
- Potensi konsekuensi: blokir akun, laporan hukum, atau revisi konten.
Ke depan, pengawasan terhadap konten Wikipedia diperkirakan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sumber pengetahuan daring. Namun, keberhasilan kebijakan ini akan sangat tergantung pada sinergi antara regulator, kontributor, dan lembaga pendidikan untuk menjaga akurasi sekaligus melindungi kebebasan berpendapat.
