histats

kebijakan digital

Wamenkomdigi: Penegakan Hukum Tidak Boleh Digerakkan Sentimen Media Sosial

Setapak Langkah – 25 Juni 2026 | Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Republik Indonesia, Nezar Patria, menegaskan bahwa proses penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh gelombang sentimen yang berkembang di media sosial. Dalam...

Hashim Djojohadikusumo Desak Sayap Gerindra Tangkal Hoaks dan Ujaran…

Setapak Langkah – 13 Juni 2026 | Hashim Djojohadikusumo, Ketua Umum Gerindra, pada hari Rabu meminta seluruh organisasi sayap partai untuk meningkatkan upaya menangkal hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Pernyataan tersebut disampaikan...

Kemkomdigi Ungkap Tiga Pilar Kebijakan AI Indonesia

Setapak Langkah – 23 Mei 2026 | Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) pada hari Rabu mengumumkan rangka kebijakan kecerdasan buatan (AI) nasional yang berlandaskan tiga pilar utama. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat adopsi AI,...

China Siapkan Kerangka Hukum untuk Mengatur Kecerdasan Buatan

Setapak Langkah – 17 Mei 2026 | China secara resmi mengumumkan bahwa pemerintahnya tengah menyusun sebuah kerangka hukum komprehensif untuk mengatur perkembangan kecerdasan buatan (AI). Pengumuman ini menandai langkah pertama negara tersebut dalam memberikan...

Komisi I DPR Dukung Kemkomdigi Tegakkan Aturan PSE Wikipedia

Setapak Langkah – 18 April 2026 | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi) dalam upaya menegakkan aturan Penyuntingan Sehat Etis (PSE) pada...

Babak Belur Dihantam Kritik Global: Insiden Bocornya Rahasia Triliunan…

Setapak Langkah – 18 April 2026 | Reputasi tata kelola digital Indonesia kini berada di bawah sorotan internasional setelah terungkapnya kebocoran data sensitif senilai triliunan rupiah dalam sistem Indonesia Game Rating System (IGRS). Kebocoran...

Ortu Dukung Pembatasan Medsos Anak, Tapi Akui Tak Semudah…

Setapak Langkah – 31 Maret 2026 | Baru-baru ini pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Kebijakan ini bertujuan membatasi akses...