Setapak Langkah – 16 April 2026 | Jakarta – Pada 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah menyita sejumlah uang dan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi kuota haji. Dalam proses penyidikan, muncul tuduhan bahwa kelompok mantan Menteri Agama (Eks Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyiapkan dana senilai satu juta dolar Amerika (USD 1 juta) untuk mempengaruhi Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR.
Yaqut Cholil Qoumas melalui kuasa hukumnya secara tegas membantah tuduhan tersebut. Menurut pernyataan resmi, tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa ia atau kelompoknya menyediakan dana tunai untuk Pansus Haji. Yaqut menegaskan bahwa segala bentuk suap atau gratifikasi bertentangan dengan prinsip kepemimpinan yang ia pegang, serta menolak keras segala insinuasi yang dapat merusak reputasinya.
Berikut rangkaian fakta utama yang dapat dipertanggungjawabkan hingga saat ini:
- KPK menyita uang dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji, namun tidak menyebutkan identitas penerima dana secara spesifik.
- Tuduhan bahwa Yaqut menyiapkan USD 1 juta untuk Pansus Haji berasal dari sumber tidak terverifikasi yang kemudian beredar di media sosial.
- Kuasa hukum Yaqut menyatakan tidak ada bukti transaksi atau aliran dana yang mengarah kepada Yaqut atau kelompoknya.
- Pihak KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi yang secara eksplisit menuduh Yaqut terlibat dalam praktik suap.
- Berbagai pihak politik, termasuk anggota oposisi, menuntut transparansi lebih lanjut terkait proses alokasi kuota haji dan potensi penyalahgunaan dana.
Kasus ini menambah ketegangan politik di lingkungan DPR, khususnya dalam pembahasan regulasi haji yang sensitif. Beberapa anggota DPR menyoroti pentingnya pengawasan ketat atas alokasi kuota haji serta menegaskan bahwa setiap indikasi korupsi harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.
Sementara itu, Yaqut menegaskan komitmennya untuk mendukung reformasi birokrasi dan menolak segala bentuk praktik korupsi dalam sektor keagamaan. Ia juga mengajak semua pihak untuk menunggu hasil penyelidikan resmi KPK sebelum menarik kesimpulan.
