Setapak Langkah – 21 April 2026 | Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana, menegaskan pentingnya peningkatan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan publik terkait Harkonas 2026. Menurutnya, keterbukaan informasi tidak hanya memperkuat akuntabilitas pemerintah, tetapi juga melindungi hak-hak konsumen yang menjadi pengguna akhir kebijakan tersebut.
Harkonas 2026 merupakan program pemerintah yang bertujuan menyelaraskan regulasi sektor publik dengan standar internasional, mencakup bidang ekonomi, lingkungan, dan layanan publik. Namun, sejumlah pihak mengkritisi kurangnya akses publik terhadap dokumen perencanaan, data evaluasi, dan mekanisme pelibatan masyarakat.
Niti Emiliana mengusulkan beberapa langkah konkret untuk meningkatkan transparansi:
- Publikasi dokumen kebijakan secara daring: Semua rancangan peraturan, hasil konsultasi, dan laporan evaluasi harus tersedia di portal resmi yang mudah diakses.
- Pelibatan konsumen dalam fase perencanaan: Mengadakan forum terbuka dan survei daring yang melibatkan perwakilan konsumen serta LSM terkait.
- Audit independen: Menunjuk lembaga audit eksternal untuk menilai implementasi Harkonas 2026 dan mempublikasikan temuan secara periodik.
- Pelaporan rutin: Pemerintah harus menerbitkan laporan kemajuan tiap kuartal yang mencakup indikator kinerja, anggaran, dan hambatan yang dihadapi.
YLKI juga menekankan perlunya regulasi yang melindungi konsumen dari potensi dampak negatif kebijakan, seperti kenaikan tarif layanan publik atau pembatasan akses produk penting. Dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, diharapkan kebijakan Harkonas 2026 dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.
Secara keseluruhan, seruan YLKI mencerminkan tren global menuju pemerintahan terbuka, di mana partisipasi publik dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam pembuatan kebijakan publik.
