Setapak Langkah – 25 Juni 2026 | Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Republik Indonesia, Nezar Patria, menegaskan bahwa proses penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh gelombang sentimen yang berkembang di media sosial. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Nezar menekankan pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan dari tekanan opini publik yang bersifat sementara.
Ia menambahkan bahwa penyalahgunaan sentimen publik dapat menimbulkan risiko penyimpangan keadilan, memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi peradilan, serta membuka peluang bagi pihak-pihak yang mempunyai agenda tertentu untuk memanipulasi proses hukum.
Berikut beberapa poin penting yang disorot oleh Wamenkomdigi:
- Independensi hukum: Keputusan harus didasarkan pada peraturan dan bukti, bukan pada tekanan media sosial.
- Peran media sosial: Sebagai sarana informasi, bukan sebagai instrumen penentuan hukuman.
- Tanggung jawab pemerintah: Menjamin agar aparat penegak hukum tidak terpengaruh oleh opini publik yang bersifat emosional.
- Etika digital: Mengedukasi warga tentang pentingnya menahan diri dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Nezar Patria juga mengajak semua pihak, termasuk platform digital, untuk berperan aktif dalam menahan penyebaran hoaks serta konten yang dapat memicu keresahan massa. Ia menegaskan bahwa regulasi yang ada harus ditegakkan secara konsisten, tanpa memandang popularitas isu di media sosial.
Reaksi dari kalangan hukum dan organisasi masyarakat sipil beragam. Beberapa pihak menyambut baik pernyataan tersebut sebagai upaya menjaga supremasi hukum, sementara yang lain menilai perlunya penegakan yang lebih tegas terhadap penyebaran konten menyesatkan di dunia maya.
Dengan menekankan prinsip keadilan yang independen, pemerintah berharap dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia, sekaligus menjaga stabilitas sosial dalam era digital yang semakin dinamis.
