Setapak Langkah – 29 Mei 2026 | Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menegaskan kembali urgensi penyediaan ruang publik yang memadai di daerah permukiman dengan kepadatan penduduk tinggi. Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi perencanaan kota, ia menyoroti bahwa ruang terbuka hijau, taman, dan fasilitas bersama bukan hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga berperan penting dalam mengurangi risiko bencana dan menurunkan tekanan pada infrastruktur dasar.
Fahri Hamzah mengingatkan bahwa pertumbuhan penduduk di kota‑kota besar Indonesia terus meningkat, sementara lahan yang tersedia untuk fungsi sosial dan rekreasi semakin menyusut. Menurut data Badan Pusat Statistik, lebih dari 30 persen penduduk perkotaan tinggal di kawasan dengan kepadatan lebih dari 10.000 jiwa per kilometer persegi, kondisi yang dapat memperparah masalah kesehatan mental, polusi udara, dan kemacetan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian PKP telah merumuskan beberapa langkah strategis, antara lain:
- Pengintegrasian ruang publik dalam setiap rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) pada tingkat kecamatan dan kelurahan.
- Peningkatan alokasi anggaran pembangunan ruang terbuka hijau sebesar 15 persen pada anggaran tahunan Kementerian PKP selama tiga tahun ke depan.
- Kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan parkir vertikal, taman atap, dan jalur pedestrian yang menghubungkan permukiman dengan fasilitas umum.
- Penerapan standar minimal luas ruang publik per 1.000 jiwa penduduk, yang disesuaikan dengan karakteristik geografis masing‑masing wilayah.
Selain itu, Menteri menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pemeliharaan ruang publik. “Keterlibatan warga bukan sekadar simbolik; mereka adalah pemilik sah yang akan menggunakan dan merawat fasilitas tersebut,” ujarnya.
Manfaat yang diharapkan dari upaya ini meliputi peningkatan kualitas udara, penurunan suhu mikroklimat, peningkatan aktivitas fisik warga, serta terciptanya ruang sosial yang mendukung interaksi antar‑tetangga. Dalam jangka panjang, ruang publik yang terintegrasi diharapkan dapat menurunkan beban layanan kesehatan dan meningkatkan daya tarik investasi di wilayah perkotaan.
Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah, diharapkan ruang publik di kawasan permukiman padat dapat menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan, sekaligus menjawab tantangan urbanisasi yang semakin kompleks.
