Setapak Langkah – 07 Juni 2026 | Belakangan ini beredar video di media sosial yang mengklaim seorang anggota LGBT telah berhasil masuk ke lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Video tersebut menyertakan narasi yang menyebutkan adanya penyimpangan seksual di kalangan prajurit. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono memberikan klarifikasi resmi.
Brigjen Donny Pramono menegaskan bahwa video dan narasi yang beredar tidak terbukti kebenarannya. Ia menolak semua tuduhan bahwa TNI AD menerima atau menampung anggota komunitas LGBT serta menolak adanya penyimpangan seksual di dalam korps. Menurutnya, tidak ada bukti yang dapat menguatkan klaim tersebut, sehingga tuduhan tersebut termasuk dalam penyebaran informasi yang tidak berdasar.
Berikut poin‑poin utama yang disampaikan Kadispenad:
- Video yang viral tidak memiliki sumber resmi dan tidak ada dokumentasi yang mendukung klaim tersebut.
- TNI AD memiliki kode etik yang tegas mengenai perilaku prajurit, termasuk larangan melakukan tindakan yang melanggar norma kesopanan dan moral.
- Setiap dugaan pelanggaran disiplin atau moral akan ditindaklanjuti melalui prosedur internal yang transparan.
- Penyebaran informasi palsu dapat merusak citra institusi militer dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
Selain klarifikasi resmi, TNI AD juga menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas dan profesionalisme anggotanya. Kadispenad menambahkan bahwa apabila ada laporan atau indikasi nyata mengenai penyimpangan, maka akan diproses sesuai dengan peraturan militer yang berlaku.
Reaksi masyarakat di media sosial beragam. Sebagian mengkritik cepatnya penyebaran video tanpa verifikasi, sementara yang lain menuntut transparansi lebih lanjut dari pihak militer. Namun, para ahli komunikasi memperingatkan bahwa rumor semacam ini dapat memperkuat stereotip negatif dan menimbulkan stigma terhadap kelompok tertentu.
Kasus ini menyoroti pentingnya verifikasi fakta sebelum menyebarkan konten di era digital. Kementerian Pertahanan dan TNI AD diharapkan dapat terus memberikan informasi yang akurat serta menanggapi isu-isu sensitif secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik.
