Setapak Langkah – 15 April 2026 | Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang narapidana kasus korupsi mengunjungi sebuah coffee shop di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kejadian tersebut memicu kegemparan publik karena tampaknya narapidana tersebut berada di luar fasilitas pemasyarakatan tanpa pengawasan yang jelas.
Setelah video itu viral, Menteri Imigrasi, Pengangkutan, dan Aset Negara (Imipas) melakukan inspeksi mendadak ke lokasi kejadian. Menteri bersama timnya memeriksa prosedur pengawalan serta menanyakan langsung kepada petugas yang bertanggung jawab atas penempatan narapidana tersebut.
Berikut kronologi singkat yang berhasil dihimpun:
- Hari Rabu, pagi hari: Narapidana korupsi muncul di sebuah coffee shop di pusat kota Kendari.
- Video tersebut diunggah ke platform berbagi video dan segera mendapatkan ribuan view serta komentar kritis.
- Sore harinya, Menteri Imipas menerima laporan dan mengirim tim inspeksi ke coffee shop bersangkutan.
- Tim inspeksi melakukan wawancara dengan petugas keamanan, menelusuri catatan pengawalan, dan meninjau prosedur internal.
Pihak kepolisian setempat juga turun tangan untuk menelusuri apakah terdapat pelanggaran hukum terkait kebebasan bergerak narapidana. Menurut sumber internal, narapidana tersebut sedang menjalani masa tahanan dalam program kerja sosial yang memungkinkan keluar rumah pada jam tertentu, namun prosedur pengawalan belum sepenuhnya terjamin.
Reaksi masyarakat beragam, mulai dari kecaman keras terhadap potensi penyalahgunaan fasilitas penahanan hingga harapan agar pemerintah memperketat pengawasan terhadap narapidana berprofil tinggi. Beberapa ahli hukum menilai bahwa kejadian ini dapat menimbulkan implikasi hukum bagi petugas yang mengabaikan protokol.
Menteri Imipas dalam pernyataannya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Ia menyatakan bahwa hasil inspeksi akan dijadikan dasar perbaikan prosedur pengawalan narapidana, serta menegaskan tidak ada toleransi terhadap kelalaian aparat.
Kasus ini menjadi sorotan publik tidak hanya sebagai contoh pelanggaran prosedur, tetapi juga sebagai panggilan bagi lembaga penegak hukum untuk meningkatkan standar pengawasan, khususnya pada narapidana yang terlibat dalam kasus korupsi besar.
