Setapak Langkah – 17 April 2026 | Jakarta, 26 April 2024 – Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara resmi menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan tata kelola niaga pertambangan nikel. Penetapan tersebut dilaksanakan setelah penyelidikan intensif terhadap sejumlah transaksi yang diduga melanggar aturan pengelolaan sumber daya mineral.
Berita penetapan tersangka ini diikuti dengan penahanan Hery Susanto di Rutan Salemba, fasilitas pemasyarakatan yang berada di kawasan pusat kota Jakarta. Penahanan dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan pada sore hari, dan tersangka kemudian dibawa ke kantor Kejaksaan untuk proses lebih lanjut.
Berikut rangkaian peristiwa utama yang menuntun pada penetapan tersangka dan penahanan tersebut:
- 2022: Laporan awal tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin tambang nikel muncul melalui sejumlah pengaduan publik.
- 2023: Tim penyidik Kejaksaan melakukan pemeriksaan dokumen kontrak, faktur, dan alur distribusi hasil tambang yang melibatkan perusahaan tambang nikel nasional.
- April 2024: Hasil audit internal menunjukkan adanya selisih nilai transaksi yang signifikan, menimbulkan dugaan gratifikasi dan manipulasi harga jual mineral.
- 20 April 2024: Kejaksaan mengeluarkan surat penetapan tersangka kepada Hery Susanto, menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar terkait korupsi dan penyalahgunaan jabatan.
- 26 April 2024: Penahanan dilaksanakan di Rutan Salemba setelah Hery Susanto tidak dapat memberikan keterangan yang memuaskan dalam proses interogasi.
Hery Susanto melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam praktik korupsi yang dituduhkan dan menyatakan akan membuktikan ketidakbersalahannya melalui jalur hukum. Sementara itu, Ombudsman RI menanggapi penahanan tersebut dengan menyatakan komitmen untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan publik meski pimpinan tertinggi institusi sedang berada dalam proses hukum.
Reaksi publik beragam; sebagian masyarakat menilai penetapan tersangka sebagai langkah tegas untuk memberantas praktik korupsi di sektor pertambangan, sedangkan kelompok lain menyoroti pentingnya proses hukum yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi di industri nikel Indonesia, sebuah sektor yang menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan nilai tambah ekspor mineral. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan memperkuat regulasi dan pengawasan agar proses perizinan serta distribusi hasil tambang tidak menjadi celah bagi praktik korupsi.
