Setapak Langkah – 06 Juni 2026 | Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) mengatur hak asuh sebagai mekanisme utama untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak. Namun, ketika proses penetapan hak asuh tidak dijalankan dengan cermat, anak dapat mengalami dampak psikologis yang serius.
Tim Respon Cepat (TRC) PPA menegaskan bahwa keputusan hak asuh yang keliru dapat menimbulkan risiko besar bagi kesehatan mental anak, termasuk stres, kecemasan, dan gangguan perilaku. Oleh karena itu, pihak berwenang, hakim, dan orang tua harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.
Berikut adalah beberapa faktor risiko yang sering muncul pada kasus hak asuh yang tidak tepat:
- Lingkungan rumah yang tidak stabil atau penuh konflik.
- Pemisahan yang tiba‑tiba tanpa proses mediasi yang memadai.
- Kurangnya akses anak ke kedua orang tua secara adil.
- Pengabaian kebutuhan edukasi dan kesehatan anak.
TRC PPA juga mengingatkan pentingnya peran psikolog anak, sosial pekerja, dan lembaga perlindungan anak dalam proses mediasi. Evaluasi psikologis dapat memberikan gambaran objektif tentang kebutuhan emosional anak, sehingga meminimalkan keputusan yang bersifat sepihak.
Untuk mengurangi risiko, rekomendasi utama meliputi:
- Melakukan mediasi keluarga sebelum proses pengadilan.
- Menggunakan evaluasi psikologis independen untuk menilai dampak emosional.
- Menetapkan jadwal kunjungan yang konsisten dan dapat diprediksi.
- Memberikan pelatihan bagi orang tua mengenai pola asuh yang mendukung perkembangan anak.
Dengan menekankan pendekatan berbasis kepentingan terbaik anak, diharapkan keputusan hak asuh tidak hanya mematuhi regulasi UU PA, tetapi juga melindungi kesejahteraan mental dan emosional generasi muda Indonesia.
