Setapak Langkah – 20 Mei 2026 | Tim hukum Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, memberikan klarifikasi resmi terkait spekulasi bahwa pemerintah menggunakan influencer untuk membangun simpati publik atas pengadaan laptop berbasis Chrome OS (Chromebook). Pernyataan tersebut disampaikan melalui konferensi pers pada 26 Mei 2024.
Berikut inti bantahan yang disampaikan tim hukum:
- Pengadaan Chromebook merupakan proses lelang terbuka yang diawasi oleh Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (BPKP) dan tidak melibatkan kampanye pemasaran melalui influencer.
- Setiap langkah pengadaan telah mematuhi peraturan pengadaan negara, termasuk evaluasi teknis, administratif, dan verifikasi dokumen penawaran.
- Penggunaan media sosial atau endorsement oleh tokoh publik tidak pernah menjadi bagian dari strategi resmi pemerintah dalam proyek ini.
- Jika ada pihak yang secara independen menyebutkan atau mempromosikan Chromebook, hal tersebut tidak dapat disamakan dengan kebijakan atau arahan dari Kementerian.
Tim hukum juga menegaskan bahwa tuduhan memainkan influencer muncul dari interpretasi media sosial yang tidak berdasar pada fakta. Mereka menambahkan bahwa segala tuduhan korupsi dalam pengadaan Chromebook harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah, bukan melalui opini publik.
Beberapa pihak menanggapi klarifikasi tersebut dengan skeptis, mengingat adanya laporan media tentang kampanye digital yang menyoroti kelebihan Chromebook bagi pelajar. Namun, menurut pernyataan resmi, kampanye tersebut berasal dari inisiatif swasta dan bukan bagian dari agenda pemerintah.
Untuk menegaskan transparansi, Kementerian Pendidikan berkomitmen mengungkapkan seluruh dokumen pengadaan secara publik melalui portal resmi dalam waktu 30 hari ke depan. Langkah ini diharapkan dapat meredam spekulasi dan memberikan gambaran jelas mengenai alur serta nilai kontrak yang terlibat.
Kasus ini menyoroti pentingnya pemisahan antara kebijakan publik dengan aktivitas promosi komersial, serta menegaskan perlunya mekanisme pengawasan yang ketat dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
