Setapak Langkah – 20 Mei 2026 | JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor dapat menutup celah kebocoran anggaran negara yang diperkirakan mencapai Rp 2.653 triliun setiap tahunnya.
- Pengawasan ekspor melalui BUMN diharapkan meningkatkan transparansi data dan mengurangi praktik ilegal.
- Seluruh nilai ekspor yang masuk ke BUMN akan dikelola oleh negara, sehingga selisih keuntungan dapat langsung masuk ke kas negara.
- Target penurunan kebocoran anggaran sebesar Rp 2.653 triliun per tahun dijadikan indikator utama keberhasilan program.
Prabowo menambahkan bahwa selain meningkatkan penerimaan negara, langkah ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global, karena produk ekspor akan dipasarkan dengan standar mutu dan kepatuhan yang lebih tinggi.
Beberapa pakar ekonomi menilai usulan tersebut potensial, namun menekankan perlunya kerangka regulasi yang jelas serta pengawasan independen untuk menghindari konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMN.
Pemerintah berjanji akan menyusun rancangan undang‑undang terkait pembentukan BUMN ekspor dalam beberapa bulan ke depan, dengan melibatkan kementerian terkait serta lembaga pengawas keuangan.
Jika berhasil, kebijakan ini dapat menjadi contoh reformasi struktural yang mengoptimalkan sumber daya alam sekaligus menambah pemasukan negara secara signifikan.
