Setapak Langkah – 07 Juli 2026 | Survei terbuka yang diselenggarakan oleh IndexMundi Global Surveys akhir-akhir ini memicu perbincangan publik setelah menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada posisi teratas sebagai institusi yang paling dipersepsikan korup di Asia Tenggara.
Hasil tersebut memicu reaksi beragam, termasuk kritik tajam dari akademisi Burhanuddin Muhtadi yang menyoroti sejumlah kelemahan metodologis dalam riset daring tersebut.
Temuan utama survei
- Polri dinilai paling korup dibandingkan institusi publik lain di negara-negara ASEAN.
- Survei dilakukan secara online dengan partisipasi sukarela.
- Data dipublikasikan dalam bentuk ranking tanpa rincian metodologis yang memadai.
Poin-poin kritis Burhanuddin Muhtadi
- Pengambilan sampel tidak representatif, mayoritas responden berasal dari wilayah dengan akses internet tinggi.
- Metode pemilihan responden tidak dijelaskan secara transparan, menimbulkan dugaan bias seleksi.
- Instrumen pertanyaan cenderung memicu jawaban negatif terhadap institusi keamanan.
- Skala penilaian tidak standar, sehingga perbandingan antarnegara menjadi tidak konsisten.
- Pengumpulan data dilakukan dalam jangka waktu singkat, mengurangi peluang partisipasi dari kelompok demografis yang lebih luas.
Ringkasan kritik dalam tabel
| Aspek | Catatan Burhanuddin Muhtadi |
|---|---|
| Ukuran sampel | Kurang dari 1.000 responden untuk wilayah Asia Tenggara, dianggap terlalu kecil untuk menghasilkan kesimpulan yang kuat. |
| Distribusi geografis | Responden didominasi oleh wilayah perkotaan, mengesampingkan perspektif daerah rural. |
| Metode validasi | Tidak ada mekanisme verifikasi keabsahan jawaban, meningkatkan risiko data tidak akurat. |
| Transparansi | Prosedur pemilihan responden dan proses analisis tidak dipublikasikan secara detail, menyulitkan audit independen. |
IndexMundi menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan bahwa survei bersifat eksploratif dan bertujuan memberikan gambaran umum persepsi publik. Namun, pihak penyelenggara juga berjanji akan meningkatkan transparansi metodologis pada survei berikutnya.
Diskusi ini menyoroti pentingnya standar metodologi yang kuat dalam riset daring, terutama ketika hasilnya dapat memengaruhi citra institusi publik dan memicu perdebatan politik.
