Setapak Langkah – 04 Agustus 2026 | Pertikaian di Selat Hormuz telah menjadi sorotan utama sejak pecahnya konflik di kawasan Timur Tengah. Selat ini menjadi jalur strategis yang menghubungkan Laut Arab dengan Teluk Persia, melalui mana sekitar 20% volume minyak dunia mengalir setiap hari.
Alan Eyre, pakar geopolitik dari Middle East Institute, berpendapat bahwa solusi paling realistis untuk menghentikan eskalasi adalah dengan memberikan Iran kontrol administratif jangka pendek atas selat tersebut. Menurutnya, langkah ini dapat menurunkan risiko konfrontasi militer antara Amerika Serikat, negara‑negara Arab, dan Tehran.
Berikut poin‑poin utama yang dijelaskan oleh Eyre:
- Kontrol administratif berarti Iran dapat mengatur lalu lintas kapal, mengawasi standar keamanan, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan internasional tanpa menguasai operasi militer.
- Durasi kontrol bersifat sementara, misalnya enam hingga dua belas bulan, untuk memberi ruang diplomasi sambil menurunkan ketegangan.
- Pengawasan bersama oleh badan internasional atau organisasi maritim dapat menjamin transparansi dan mencegah penyalahgunaan.
Implikasi geopolitik yang muncul meliputi:
- Pengurangan ancaman militer: Dengan Iran mengelola administratif, pihak Amerika Serikat dan sekutu Arab tidak perlu mengerahkan kapal perang secara intensif, sehingga mengurangi kemungkinan insiden tembak-menembak.
- Stabilitas pasar energi: Kepastian kelancaran aliran minyak melalui Hormuz dapat menurunkan volatilitas harga minyak dunia.
- Penguatan posisi diplomatik Iran: Iran dapat memanfaatkan peran administratif sebagai leverage dalam negosiasi lebih luas mengenai sanksi dan hubungan regional.
Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi:
- Kekhawatiran negara‑negara Barat bahwa Iran dapat menyalahgunakan kontrol untuk menambah tekanan politik atau ekonomi.
- Persaingan kepentingan antara negara Arab Teluk (seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab) yang khawatir kehilangan pengaruh di selat.
- Kebutuhan mekanisme verifikasi yang kuat agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum maritim internasional.
Untuk mewujudkan skenario ini, langkah‑langkah konkret yang dapat diambil meliputi:
- Negosiasi multilateral yang melibatkan Amerika Serikat, negara‑negara Arab, Iran, serta organisasi maritim internasional.
- Pembentukan tim pengawas bersama yang terdiri dari perwakilan semua pihak untuk memantau kepatuhan selama masa kontrol.
- Penyusunan protokol keamanan dan prosedur darurat yang jelas, termasuk mekanisme penghentian kontrol bila terjadi pelanggaran.
Jika berhasil, skenario ini dapat membuka jalan bagi dialog damai yang lebih luas, mengurangi ketegangan militer, dan menstabilkan pasar energi global. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada niat baik semua pihak serta keberadaan mekanisme pengawasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
