Setapak Langkah – 01 Mei 2026 | Pengadilan Militer kembali menggelar sidang terhadap Andrie, seorang mantan anggota militer yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sidang tersebut menimbulkan sorotan tajam dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang menilai proses peradilan harus menghormati hak-hak dasar terdakwa.
Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) yang berpusat di Jakarta secara tegas menyatakan bahwa Andrie memiliki hak untuk menolak memberikan kesaksian di depan majelis militer. Pernyataan tersebut didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) Undang‑Undang Dasar 1945 serta ketentuan dalam Undang‑Undang Hak Asasi Manusia yang menjamin setiap warga negara berhak tidak dipaksa memberi keterangan yang dapat memberatkan dirinya.
Berikut poin‑poin utama yang disampaikan KMS:
- Menegaskan bahwa penolakan kesaksian tidak boleh dianggap sebagai tindakan menghalangi proses peradilan.
- Mengajak hakim militer untuk menjamin perlindungan hukum bagi Andrie selama proses persidangan.
- Meminta lembaga independen memantau jalannya sidang agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi.
- Mengharapkan adanya transparansi penuh atas bukti‑bukti yang diajukan oleh penuntut.
KMS juga menekankan pentingnya menjauhkan proses militer dari tekanan politik yang dapat memengaruhi independensi hakim. Mereka menutup pernyataan dengan harapan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, menghormati prinsip keadilan dan kebebasan sipil.
Sidang Andrie dijadwalkan berlanjut dalam minggu-minggu mendatang, sementara KMS berjanji akan terus mengawasi perkembangan kasus serta memberikan dukungan hukum kepada Andrie bila diperlukan.
