Setapak Langkah – 23 April 2026 | Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati (Purbaya), menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengkaji penerapan pajak atas kapal yang melintasi Selat Malaka. Inisiatif ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memanfaatkan potensi ekonomi maritim yang signifikan di kawasan tersebut.
Selat Malaka merupakan jalur pelayaran tersibuk di dunia, menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan. Menurut data terbaru, sekitar 80.000 kapal melewati selat ini setiap tahunnya, dengan total muatan mencapai lebih dari 200 juta ton. Dari angka tersebut, Indonesia, Malaysia, dan Singapura masing-masing memperoleh pendapatan dari biaya layanan maritim, namun belum ada mekanisme pajak yang terstandardisasi.
Usulan pajak ini terinspirasi dari kebijakan yang diterapkan di Selat Hormuz, tempat yang juga menjadi titik strategis perdagangan minyak dunia. Di sana, negara-negara pesisir mengenakan tarif khusus yang tidak hanya menambah pendapatan negara, tetapi juga memberikan alat kontrol atas lalu lintas maritim.
- Tujuan utama: meningkatkan penerimaan negara dari sektor maritim tanpa mengganggu arus perdagangan internasional.
- Target: kapal kargo, tanker, dan kapal penumpang yang melewati wilayah perairan Indonesia di Selat Malaka.
- Perkiraan pendapatan: diproyeksikan menghasilkan antara US$200 juta hingga US$300 juta per tahun, tergantung pada tarif yang ditetapkan.
Berikut perkiraan dampak ekonomi berdasarkan skenario tarif yang berbeda:
| Tarif (USD/ton) | Estimasi Pendapatan Tahunan (USD) | Persentase Penurunan Lalu Lintas |
|---|---|---|
| 0,10 | 150.000.000 | 0,5% |
| 0,20 | 300.000.000 | 1,0% |
| 0,30 | 450.000.000 | 1,5% |
Analisis awal menunjukkan bahwa tarif rendah (misalnya US$0,10 per ton) hampir tidak mempengaruhi keputusan rute kapal, sementara tarif yang lebih tinggi dapat menimbulkan penurunan marginal dalam volume lalu lintas, namun tetap memberikan kontribusi signifikan bagi anggaran negara.
Pemerintah berencana melakukan konsultasi luas dengan pemangku kepentingan, termasuk pelayaran internasional, asosiasi industri, serta negara tetangga Malaysia dan Singapura. Dialog ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang seimbang antara kepentingan fiskal dan kelancaran perdagangan.
Jika diterapkan, pajak ini akan menjadi langkah pertama dalam rangka memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim utama, sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi di sektor transportasi laut.
