Setapak Langkah – 05 Juni 2026 | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, pada rapat Komisi I DPR tanggal 3 Juni 2024 menuntut pemerintah untuk segera menyusun langkah strategis dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belakangan ini semakin intensif.
Puan menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral serta alokasi anggaran yang memadai. Ia menambahkan, “Kita tidak bisa terus menunggu sampai dampak karhutla meluas, pemerintah harus bertindak proaktif dengan strategi yang terintegrasi.”
Beberapa poin strategis yang diusulkan antara lain:
- Peningkatan sistem peringatan dini berbasis satelit dan sensor di daerah rawan.
- Penguatan kapasitas pemadam kebakaran melalui penambahan peralatan modern dan pelatihan bagi tim SAR.
- Pelibatan masyarakat lokal dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya pencegahan, termasuk program edukasi dan insentif bagi petani yang menerapkan praktik pertanian ramah lingkungan.
- Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran ilegal, dengan peningkatan jumlah patroli dan sanksi yang lebih berat.
- Rehabilitasi area yang terdampak melalui program reboisasi dengan melibatkan komunitas setempat.
Selain itu, Puan menyoroti perlunya integrasi data antara kementerian terkait, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Agraria, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi.
Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menyatakan bahwa kementerian sedang menyusun Rencana Aksi Nasional Karhutla 2024-2028 yang akan mencakup kebijakan pembiayaan, teknologi pemantauan, serta mekanisme kolaboratif dengan pemerintah daerah.
Pengamat lingkungan menilai bahwa langkah-langkah tersebut dapat menjadi fondasi yang kuat asalkan didukung oleh komitmen politik jangka panjang dan alokasi anggaran yang realistis.
