Setapak Langkah – 16 Juni 2026 | JAKARTA — Program Masyarakat Berdaya Ganda (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai bahwa inisiatif tersebut melanggar prinsip hak dasar warga negara.
Program MBG diluncurkan pada awal tahun 2023 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus memperkuat kapasitas sosial masyarakat melalui serangkaian bantuan langsung tunai dan pelatihan keterampilan. Namun, sejumlah organisasi hak asasi manusia menyoroti bahwa mekanisme penyaluran dana dan kriteria penerima belum transparan, berpotensi menimbulkan diskriminasi dan penolakan hak atas pekerjaan yang layak.
Dalam menanggapi tuduhan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Pigai) menyampaikan pernyataan tegas pada konferensi pers hari ini. Ia menegaskan bahwa program MBG sepenuhnya berlandaskan pada konstitusi dan tidak melanggar hak asasi apapun.
- Program ini didesain untuk menjangkau keluarga miskin dan rentan secara inklusif.
- Setiap bantuan disalurkan melalui mekanisme verifikasi ganda yang melibatkan lembaga pemerintah daerah dan LSM terpercaya.
- Evaluasi independen dijadwalkan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan.
Menteri menambahkan bahwa kritik Komnas HAM tidak didasarkan pada data faktual melainkan pada persepsi semata. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki prosedur pengawasan, termasuk melibatkan auditor eksternal dan membuka kanal pengaduan publik yang dapat diakses secara online.
Para pengamat politik menilai pernyataan Pigai sebagai upaya menegaskan legitimasi kebijakan di tengah meningkatnya tekanan publik. Mereka juga mencatat bahwa keberhasilan program MBG akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Jika mekanisme evaluasi yang dijanjikan dapat berjalan efektif, program MBG berpotensi menjadi model kebijakan sosial-ekonomi yang dapat direplikasi di provinsi lain. Sebaliknya, kegagalan dalam menanggapi temuan hak asasi dapat memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
