Setapak Langkah – 18 April 2026 | Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Prabowo Subianto, tiba di Magelang, Jawa Tengah, pada Senin (23/04/2026) untuk memberikan arahan strategis kepada para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari seluruh provinsi. Pertemuan yang berlangsung di Balai Konferensi Magelang ini menekankan peran vital DPRD dalam mengawal pelaksanaan Astacita di tingkat daerah.
Astacita, singkatan dari Asas Tata Kelola dan Akuntabilitas, menjadi landasan utama kebijakan pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada komitmen dan sinergi antara eksekutif dan legislatif daerah.
Berikut poin-poin utama yang disampaikan Presiden:
- Penguatan fungsi pengawasan: DPRD diharapkan menjadi garda terdepan dalam memantau penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan Astacita.
- Peningkatan kapasitas: Penyediaan pelatihan dan sumber daya bagi anggota DPRD untuk memahami mekanisme akuntabilitas dan transparansi.
- Koordinasi lintas sektor: Mendorong kerja sama yang erat antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat sipil untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi praktis.
- Transparansi publik: Mengoptimalkan sistem informasi publik agar masyarakat dapat mengakses data anggaran, proyek, dan hasil evaluasi secara real time.
- Pengawasan anti‑korupsi: Memperkuat peran DPRD dalam mengawasi kepatuhan terhadap standar etika dan mengidentifikasi potensi penyalahgunaan wewenang.
Presiden juga menekankan pentingnya penetapan indikator kinerja yang jelas serta mekanisme pelaporan berkala untuk menilai efektivitas Astacita di masing‑masing daerah. Ia mengajak semua Ketua DPRD untuk menjadi contoh dalam menerapkan prinsip‑prinsip integritas dan akuntabilitas, serta memfasilitasi partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan.
Acara berakhir dengan sesi tanya jawab, di mana para Ketua DPRD menyampaikan tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan data, kurangnya sumber daya manusia terlatih, dan resistensi birokrasi. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk menyediakan dukungan teknis dan finansial guna mengatasi kendala tersebut.
Dengan arahan ini, diharapkan seluruh DPRD di Indonesia dapat memperkuat peran pengawasan mereka, sehingga implementasi Astacita dapat berjalan efektif, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
