Setapak Langkah – 31 Juli 2026 | Gubernur dan pejabat daerah di beberapa provinsi mendapat instruksi tegas dari Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto, untuk tidak mengerahkan warga dalam rangka menyambut kedatangannya pada kunjungan kerja resmi. Prabowo menekankan agar fokus utama pemerintah daerah adalah penyediaan layanan publik dan pembangunan yang nyata, bukan mengadakan seremonial yang berlebihan.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa penggunaan sumber daya manusia, terutama tenaga sukarelawan masyarakat, seharusnya dialokasikan untuk program-program yang langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia mencontohkan beberapa daerah yang masih mengatur upacara penyambutan megah dengan pasukan keamanan, musik, dan penampilan seni, yang menurutnya mengalihkan perhatian dari agenda kerja utama.
- Prioritas kerja: Penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
- Penggunaan sumber daya: Memanfaatkan tenaga kerja warga untuk program sosial, bukan sekadar hiasan acara.
- Efek jangka panjang: Meningkatkan kepercayaan publik melalui tindakan nyata, bukan simbolik.
Prabowo juga menambahkan bahwa kunjungan kerja seharusnya menjadi kesempatan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, meninjau progres proyek pembangunan, serta menilai efektivitas kebijakan yang telah dijalankan. Ia berharap para kepala daerah dapat mencontohkan kepemimpinan yang sederhana namun berdampak, serta menghindari praktik “panggung politik” yang hanya menambah beban administrasi.
Beberapa pejabat daerah menyambut saran tersebut dengan positif, menyatakan kesediaan untuk meninjau kembali protokol penyambutan dan menyesuaikannya dengan prinsip efisiensi. Namun, ada pula yang mengingatkan bahwa tradisi penyambutan resmi kadang menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dengan arahan ini, diharapkan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Prabowo dan timnya akan lebih terfokus pada evaluasi kebijakan, peninjauan lapangan, serta dialog konstruktif dengan warga, tanpa mengorbankan sumber daya manusia yang seharusnya dialokasikan untuk program pembangunan.
