Setapak Langkah – 09 Juni 2026 | Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) kini menjadi agenda penting antara pemerintah dan Komisi III DPR. Sebanyak 112 poin permasalahan telah diinventarisasi dan menjadi fokus pembahasan, mencakup aspek struktural, fungsional, hingga kesejahteraan anggota kepolisian.
Usia Pensiun
Salah satu poin krusial adalah penetapan usia pensiun. Saat ini, kepolisian menetapkan usia pensiun pada 58 tahun. RUU mengusulkan dua alternatif:
- Penyesuaian usia pensiun menjadi 60 tahun untuk menyesuaikan dengan harapan harapan hidup yang meningkat.
- Penerapan usia pensiun fleksibel berdasarkan jabatan dan masa kerja, dengan batas maksimum 62 tahun bagi pejabat tinggi.
Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan akumulasi pengalaman serta menurunkan beban pensiun dini.
Jabatan Sipil
RUU Polri juga menyoroti peralihan beberapa fungsi kepolisian menjadi jabatan sipil. Tujuannya untuk:
- Mengurangi beban administratif bagi anggota kepolisian yang berfokus pada tugas operasional.
- Meningkatkan profesionalisme melalui rekrutmen berbasis meritokrasi.
- Memperkuat akuntabilitas melalui mekanisme pengawasan sipil.
Contoh jabatan yang dipertimbangkan antara lain analis data kriminal, tenaga medis, dan ahli forensik.
Inventarisasi 112 Poin
Berikut rangkuman singkat beberapa poin utama yang dibahas:
| No. | Poin Utama | Status Diskusi |
|---|---|---|
| 1 | Usia pensiun | Masih dalam tahap penetapan |
| 2 | Jabatan sipil | Proposal terbuka untuk masukan |
| 3 | Pembentukan Badan Pengawas Internal | Disetujui sebagian |
| 4 | Pengaturan karir dan promosi | Dalam kajian |
| 5 | Penggunaan teknologi informasi | Rencana implementasi 2025 |
Seluruh poin tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan keamanan modern serta meningkatkan kesejahteraan personel kepolisian.
Proses legislasi diperkirakan akan berlanjut hingga akhir tahun, dengan kemungkinan revisi berdasarkan masukan publik dan stakeholder terkait.
