Setapak Langkah – 10 Mei 2026 | Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang diajukan oleh anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda. Usulan tersebut mengusulkan agar pelaku praktik politik uang atau money politics dapat dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) sehingga tidak dapat kembali terlibat dalam proses pemilihan umum.
Politik uang telah lama menjadi tantangan utama dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia. Kasus‑kasus terbaru menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu memiliki wewenang untuk menindak, pelaku seringkali masih dapat melanjutkan aktivitasnya setelah sanksi awal berakhir. Oleh karena itu, langkah blacklist dianggap sebagai mekanisme yang lebih tegas dan preventif.
- Daftar hitam akan mencakup nama individu atau organisasi yang terbukti melakukan politik uang.
- Entitas yang masuk daftar tidak dapat menjadi calon, panitia, atau tenaga kerja dalam pemilu berikutnya.
- Pengecualian hanya diberikan setelah proses banding yang transparan.
Daniel Johan menegaskan bahwa dukungan PKB terhadap usulan ini tidak bermaksud menyinggung partai atau kandidat lain, melainkan sebagai upaya kolektif untuk membersihkan proses demokrasi. Ia menambahkan bahwa \”kita tidak boleh membiarkan politik uang kembali muncul ketika Bawaslu seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan pemilu.\”
Jika usulan blacklist diterapkan, diharapkan akan memberi efek jera bagi para pelaku dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Bawaslu sendiri masih dalam tahap penyusunan regulasi teknis untuk mekanisme tersebut, termasuk prosedur verifikasi, publikasi daftar, dan mekanisme pengajuan banding.
