Setapak Langkah – 26 Juli 2026 | Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertegas bahwa penyelidikan atas dugaan korupsi mantan pejabat Jampidsus, Febrie Adriansyah, kini diarahkan pada jaringan aktor intelektual yang diduga menjadi perantara dalam praktik pencucian uang.
Investigasi awal mengidentifikasi adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana proyek infrastruktur di Jawa Barat. Namun, temuan terbaru menunjukkan bahwa sejumlah akademisi, konsultan, dan pengacara berperan sebagai perantara untuk menyalurkan dana ilegal ke rekening luar negeri.
- Identifikasi subjek utama meliputi tiga akademisi terkemuka, dua konsultan keuangan, dan satu pengacara senior.
- Alur pencucian uang melibatkan transfer dana melalui perusahaan rintisan (startup) yang didirikan khusus untuk menutupi asal usul dana.
- Penelusuran rekening menunjukkan pergerakan dana senilai lebih dari Rp 150 miliar ke rekening offshore.
Pihak penyidik menekankan pentingnya menelusuri jaringan intelektual yang menyediakan legitimasi hukum dan teknis bagi skema korupsi. “Tanpa dukungan para ahli, modus operandi seperti ini akan sulit terwujud,” ujar salah satu penyidik senior KPK.
Langkah selanjutnya meliputi:
- Pemanggilan saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis.
- Pemeriksaan dokumen pendirian perusahaan rintisan serta alur transaksi keuangan.
- Koordinasi lintas lembaga dengan otoritas pajak dan perbankan untuk membekukan aset.
Jika terbukti, Febrie Adriansyah dapat dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dengan ancaman hukuman penjara bertahun‑tahun serta denda yang signifikan. Masyarakat berharap penyelidikan ini dapat menjadi contoh tegas dalam menumpas kolusi antara pejabat publik dan kalangan intelektual.
