Setapak Langkah – 27 Mei 2026 | Peneliti dari Lembaga Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menegaskan bahwa implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan aktif dari partai politik.
Putusan MK yang menegaskan pentingnya kuota gender menuntut partai politik untuk menempatkan lebih banyak calon perempuan pada posisi yang dapat terpilih. Menurut Bawono, tantangan utama terletak pada sikap partai yang masih mengutamakan calon laki‑laki karena pertimbangan “electability” dan jaringan politik yang sudah mapan.
- Partai politik perlu mengidentifikasi dan melatih calon perempuan sejak dini.
- Pengalokasian posisi di daftar calon (urutan) harus memperhatikan proporsi gender secara realistis.
- Pengawasan internal partai terhadap kepatuhan kuota harus dipertegas.
Peneliti tersebut menambahkan bahwa tanpa adanya komitmen partai, kuota gender hanya akan menjadi simbolik dan tidak menghasilkan perubahan struktural. Ia juga menyarankan agar lembaga pengawas pemilu menambah mekanisme verifikasi kepatuhan partai terhadap ketentuan MK.
Selain itu, Bawono mengingatkan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan bukan hanya soal angka, melainkan juga soal kualitas partisipasi. Oleh karena itu, partai politik diharapkan menyediakan pelatihan kepemimpinan, akses sumber daya, dan ruang politik yang setara bagi calon perempuan.
Jika rekomendasi ini diimplementasikan, diharapkan parlemen Indonesia dapat mencerminkan komposisi gender masyarakat secara lebih adil, sekaligus meningkatkan kualitas legislasi melalui perspektif yang lebih beragam.
