Setapak Langkah – 27 April 2026 | Pemerintah Kabupaten Pamekasan menegaskan kembali pentingnya jaminan kesehatan serta keselamatan kerja (K3) bagi para pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja sekaligus memastikan standar layanan gizi yang aman bagi penerima manfaat.
SPPG merupakan unit yang bertanggung jawab menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Karena sifat pekerjaannya yang melibatkan penanganan bahan makanan, penggunaan peralatan dapur, serta interaksi dengan anak-anak, risiko kecelakaan kerja dan masalah kesehatan dapat muncul bila tidak ada perlindungan yang memadai.
Berikut langkah‑langkah konkret yang diambil Pemkab Pamekasan:
- Pengesahan peraturan daerah yang mewajibkan semua SPPG menerapkan prosedur K3 secara tertulis.
- Pelaksanaan pelatihan K3 bagi seluruh tenaga kerja SPPG, mencakup cara penggunaan alat pelindung diri (APD), prosedur kebersihan, dan penanganan darurat.
- Penyediaan APD standar seperti sarung tangan, masker, dan sepatu keselamatan bagi setiap pekerja.
- Pemeriksaan kesehatan tahunan melalui program BPJS Kesehatan, dengan pencatatan riwayat medis yang terintegrasi.
- Monitoring dan evaluasi bulanan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kesehatan untuk memastikan kepatuhan serta menindaklanjuti temuan.
Anggaran khusus sebesar Rp 2,5 miliar dialokasikan dalam APBD 2024 untuk mendanai pelatihan, pengadaan APD, dan subsidi iuran BPJS Kesehatan selama tiga tahun pertama.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Pamekasan, Bapak Ahmad Fauzi, menyatakan, “Dengan jaminan kesehatan dan K3 yang kuat, kami harapkan tingkat kecelakaan kerja di SPPG dapat turun drastis, sekaligus meningkatkan motivasi dan produktivitas tenaga kerja.”
Manfaat yang diharapkan meliputi penurunan angka cedera kerja, peningkatan kualitas layanan gizi, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah daerah. Pemkab Pamekasan berkomitmen untuk melanjutkan evaluasi kebijakan ini dan memperluasnya ke sektor publik lainnya.
