Setapak Langkah – 15 Agustus 2026 | Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana ambisius untuk menutup seluruh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berkapasitas total 13 gigawatt (GW) pada tahun ini. Langkah ini diiringi dengan percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 30 GW, sebagai upaya utama mengurangi beban biaya listrik serta ketergantungan pada impor bahan bakar minyak.
Target penutupan PLTD mencakup instalasi‑instalasi yang tersebar di wilayah‑wilayah terpencil, terutama di pulau‑pulau besar seperti Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Pemerintah menilai bahwa keberlangsungan operasi PLTD semakin tidak efisien mengingat harga BBM yang terus naik dan dampak lingkungan yang signifikan.
Untuk menggantikan kapasitas yang akan hilang, pemerintah menyiapkan beberapa kebijakan pendukung:
- Peningkatan insentif fiskal bagi investor swasta yang menanamkan modal di proyek PLTS.
- Penyederhanaan prosedur perizinan dan percepatan proses tender.
- Penyediaan dana subsidi khusus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mekanisme pembiayaan hijau.
Implementasi PLTS 30 GW diproyeksikan akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan, antara lain:
- Pengurangan biaya produksi listrik hingga 15 % dibandingkan dengan PLTD.
- Penurunan impor BBM sebesar 5 %–7 % per tahun, menghemat miliaran dolar bagi negara.
- Penciptaan ribuan lapangan kerja baru di sektor instalasi, operasional, dan pemeliharaan panel surya.
Selain manfaat ekonomi, transisi energi ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Setiap megawatt PLTS yang beroperasi dapat mengurangi emisi CO₂ sekitar 1.5 ton per tahun, sehingga target nasional untuk pengurangan emisi akan lebih mudah tercapai.
Pemerintah menargetkan selesainya pembangunan 30 GW PLTS pada akhir 2027, dengan fase awal 10 GW yang diharapkan selesai pada akhir 2025. Monitoring dan evaluasi rutin akan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap jadwal serta kualitas proyek.
Dengan langkah tegas ini, diharapkan Indonesia dapat memperkuat kemandirian energi, menstabilkan tarif listrik, dan mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.
