Setapak Langkah – 18 April 2026 | Serikat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kembali menyuarakan tekanan kepada pemerintah untuk membuka kembali rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus guru. Menurut PGRI, penutupan jalur CPNS dan penerapan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu telah menurunkan motivasi dan kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
PGRI menilai bahwa guru yang bekerja dengan status PPPK tidak mendapatkan kepastian jabatan, tunjangan pensiun, serta perlindungan hukum yang setara dengan CPNS. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas pengajaran, khususnya di daerah terpencil yang sangat bergantung pada tenaga pengajar tetap.
Berikut adalah beberapa tuntutan utama yang disampaikan PGRI kepada pemerintah:
- Membuka kembali jalur rekrutmen CPNS guru secara nasional, dengan target penempatan di wilayah yang paling membutuhkan.
- Menghentikan atau meninjau ulang skema PPPK paruh waktu bagi guru, serta mengalihkan tenaga PPPK ke status CPNS bila memungkinkan.
- Meningkatkan paket kesejahteraan guru, termasuk tunjangan jabatan, tunjangan daerah, serta jaminan pensiun yang memadai.
- Menyediakan program pengembangan profesional berkelanjutan yang dapat diakses oleh semua guru, tanpa memandang status kepegawaian.
- Menjamin transparansi proses seleksi CPNS guru, termasuk mekanisme verifikasi dokumen dan penilaian kompetensi yang objektif.
Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, telah menanggapi sebagian besar poin tersebut dengan menjanjikan evaluasi kebijakan PPPK. Namun, PGRI menilai langkah tersebut belum cukup karena belum ada keputusan konkret mengenai pembukaan kembali jalur CPNS.
Jika pemerintah tidak segera menindaklanjuti tuntutan ini, risiko kekurangan tenaga pengajar tetap akan semakin besar, terutama di sekolah-sekolah di daerah pedesaan dan perbatasan. Selain itu, ketidakstabilan status kerja dapat memicu tingginya tingkat perpindahan guru ke sektor swasta atau luar negeri, yang pada gilirannya memperparah kesenjangan kualitas pendidikan.
Dalam jangka panjang, PGRI menekankan pentingnya kebijakan yang menyeimbangkan kebutuhan tenaga pendidik dengan anggaran negara. Penguatan kesejahteraan guru tidak hanya meningkatkan motivasi kerja, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target pendidikan nasional, termasuk peningkatan indeks pencapaian belajar siswa.
