Setapak Langkah – 27 Mei 2026 | Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menandatangani kesepakatan alokasi anggaran sebesar Rp100 triliun untuk mempercepat proses rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana di Pulau Sumatra hingga tahun 2028.
Kesepakatan ini muncul setelah serangkaian gempa bumi, tanah longsor, dan banjir yang melanda beberapa provinsi di Sumatra sejak 2020, menimbulkan kerusakan infrastruktur, rumah tinggal, dan fasilitas publik secara luas.
Anggaran tersebut akan dibagi ke dalam beberapa sektor utama, antara lain:
- Infrastruktur transportasi: pembangunan kembali jalan, jembatan, dan pelabuhan yang rusak.
- Fasilitas publik: pemulihan rumah sakit, sekolah, dan pusat layanan masyarakat.
- Ekonomi lokal: dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memulihkan mata pencaharian.
- Penguatan mitigasi bencana: investasi pada sistem peringatan dini dan rehabilitasi daerah rawan.
Rencana pelaksanaan dibagi menjadi tiga fase:
- Fase I (2024-2025): penilaian kerusakan dan perencanaan detail.
- Fase II (2026-2027): pelaksanaan konstruksi dan rehabilitasi utama.
- Fase III (2028): evaluasi akhir dan penyerahan hasil kepada masyarakat.
Pemerintah menargetkan bahwa dengan dana ini, sekitar 1,2 juta rumah dapat direkonstruksi, 3.500 kilometer jalan kembali beroperasi, serta lebih dari 2.000 fasilitas publik kembali berfungsi penuh. Selain itu, program ini diharapkan dapat menciptakan sekitar 150.000 lapangan kerja baru selama periode pelaksanaan.
Meski demikian, para pengamat menilai bahwa tantangan utama terletak pada koordinasi lintas sektor, transparansi penggunaan dana, serta kecepatan penyaluran bantuan kepada daerah paling terdampak. DPR telah membentuk komisi khusus untuk memantau pelaksanaan anggaran dan memastikan akuntabilitas.
Dengan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif, diharapkan proses rekonstruksi Sumatra dapat berjalan lebih cepat, meningkatkan ketahanan wilayah, dan memulihkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak bencana.
