Setapak Langkah – 17 April 2026 | Stanislaus Riyanta, dosen Program Studi Kajian Ketahanan Nasional di Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, menegaskan bahwa Indonesia berisiko menjadi “target empuk” bagi operasi intelijen asing bila tidak melakukan langkah-langkah strategis dalam memperkuat kontra intelijen nasional. Dalam pernyataan yang disampaikan pada sebuah forum keamanan nasional, ia menguraikan beberapa ancaman utama serta rekomendasi kebijakan yang perlu diimplementasikan.
- Keterbatasan koordinasi antar lembaga intelijen dan penegak hukum.
- Kurangnya regulasi yang mengatur aktivitas intelijen asing di wilayah Indonesia.
- Rendahnya kesadaran siber di kalangan institusi publik dan swasta.
- Kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang kontra intelijen.
Untuk mengatasi kerentanan tersebut, ia mengusulkan serangkaian langkah konkret:
- Peningkatan Koordinasi Lintas Lembaga: Membentuk satuan kerja khusus yang mengintegrasikan Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, TNI, dan lembaga keamanan siber dalam satu platform berbagi informasi.
- Perkuatan Kerangka Hukum: Menyusun undang-undang yang secara tegas melarang kegiatan intelijen asing tanpa izin serta memberikan sanksi berat bagi pelanggar.
- Pendidikan dan Pelatihan: Mengadakan program sertifikasi kontra intelijen bagi aparat keamanan, pejabat publik, dan tenaga ahli TI.
- Kesadaran Publik: Meluncurkan kampanye nasional tentang pentingnya keamanan data pribadi dan cara mengenali upaya spionase.
- Investasi Teknologi: Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan sistem deteksi intrusi dan analisis ancaman siber berbasis AI.
Riyanta menekankan bahwa keamanan nasional tidak dapat dipisahkan dari partisipasi semua elemen masyarakat. “Setiap institusi, baik pemerintah maupun swasta, harus menyadari peran mereka dalam melindungi kedaulatan informasi negara,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ancaman intelijen asing tidak hanya datang dalam bentuk fisik, melainkan melalui operasi siber, propaganda, dan infiltrasi ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mencakup aspek teknologi, hukum, dan budaya keamanan sangat penting untuk menutup celah‑celah yang dapat dieksploitasi oleh pihak luar.
