Setapak Langkah – 13 April 2026 | Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menanggapi laporan terbaru tentang dugaan korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan kementerian dengan menegaskan bahwa perhitungan kerugian negara yang dipublikasikan tidak mencerminkan realitas. Menurut Nadiem, angka-angka yang muncul dalam laporan tersebut tampak direkayasa dan tidak didukung oleh data yang valid.
Ia menyoroti metodologi audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan (BPKP), yang menurutnya mengabaikan beberapa faktor penting seperti harga pasar, spesifikasi teknis, serta konteks pengadaan selama masa pandemi. Nadiem menambahkan bahwa audit yang kurang akurat dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap program digitalisasi pendidikan, padahal tujuan utama pengadaan Chromebook adalah untuk mendukung proses belajar mengajar secara daring.
Poin-poin utama kritik Nadiem terhadap audit BPKP meliputi:
- Penggunaan data harga referensi yang tidak relevan dengan kondisi pasar saat itu.
- Pengabaian faktor inflasi dan fluktuasi nilai tukar yang memengaruhi biaya impor.
- Penilaian atas jumlah unit yang dianggap berlebih tanpa memperhitungkan kebutuhan sekolah di daerah terpencil.
- Keterbatasan transparansi dalam proses verifikasi dokumen dan bukti pembayaran.
Nadiem menekankan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi internal dan akan mengajukan revisi perhitungan kerugian kepada BPKP. Ia juga mengajak lembaga pengawas untuk bekerja sama secara konstruktif, memastikan bahwa setiap temuan audit dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menimbulkan spekulasi.
Jika perhitungan kerugian memang terbukti berlebih, pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan dana publik melalui mekanisme pengembalian atau sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku. Namun, Nadiem memperingatkan bahwa fokus utama harus tetap pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan pada perdebatan angka yang belum terverifikasi.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan lebih luas mengenai transparansi dalam pengadaan barang teknologi di sektor publik. Para pengamat menilai bahwa selain memperbaiki metodologi audit, perlu ada mekanisme pemantauan berkelanjutan yang melibatkan pihak independen untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
