Setapak Langkah – 04 Juli 2026 | Munaslub Bersama Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) tahun 2026 selesai dengan agenda utama berupa rekonsiliasi total dan pembahasan risiko bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Acara yang berlangsung selama dua hari itu menandai berakhirnya era dualisme kepengurusan AAI, dimana dua faksi utama, dipimpin Ranto Simanjuntak dan Arman Hanis, secara resmi bersatu.
Rekonsiliasi yang diprakarsai dalam Munaslub ini mencakup tiga fokus utama:
- Penyatuan struktur organisasi dan kepengurusan AAI.
- Penyusunan cetak biru strategi advokasi hukum untuk lima tahun ke depan.
- Identifikasi dan mitigasi risiko bisnis yang dihadapi BUMN, khususnya dalam konteks regulasi dan litigasi.
Dalam sesi khusus tentang risiko bisnis BUMN, para anggota AAI menyoroti tantangan yang timbul akibat perubahan regulasi, kepatuhan anti‑korupsi, serta potensi sengketa kontrak. Diskusi menghasilkan rekomendasi berupa pembentukan tim kerja lintas sektoral yang akan memberikan konsultasi hukum proaktif kepada BUMN.
Ranto Simanjuntak, selaku Ketua Umum AAI yang terpilih kembali, menekankan pentingnya sinergi antara dunia advokasi dan dunia usaha negara. “Kita harus menjadi garda terdepan dalam melindungi kepentingan publik sekaligus membantu BUMN mengelola risiko hukum secara efektif,” ujar Ranto dalam pidatonya.
Arman Hanis, yang sebelumnya memimpin faksi oposisi, menambahkan bahwa penyatuan kepengurusan akan memperkuat posisi AAI dalam negosiasi kebijakan pemerintah. “Dengan satu suara, kami dapat lebih berpengaruh dalam penyusunan regulasi yang adil dan berkelanjutan,” katanya.
Selain pembahasan strategis, Munaslub juga memperkenalkan program pelatihan berkelanjutan bagi para advokat yang akan difokuskan pada bidang hukum korporasi, litigasi BUMN, dan tata kelola perusahaan. Program ini diharapkan meningkatkan kompetensi advokat dalam menangani kasus‑kasus kompleks yang melibatkan BUMN.
Penutupan Munaslub diakhiri dengan penandatanganan deklarasi rekonsiliasi oleh kedua pemimpin. Deklarasi tersebut berisi komitmen bersama untuk mengimplementasikan cetak biru strategis, memperkuat jaringan advokat, serta mengadvokasi kebijakan yang melindungi kepentingan BUMN dan masyarakat luas.
