Setapak Langkah – 05 Agustus 2026 | Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mengeluarkan pernyataan yang menuntut pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meninjau kembali kebijakan hukuman bagi pelaku korupsi. Dalam sebuah konferensi pers, tokoh MUI menegaskan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat darurat dan memerlukan langkah hukum yang tegas.
Berikut poin‑poin utama yang disampaikan MUI:
- Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang mengancam kestabilan negara dan kesejahteraan rakyat.
- Hukuman mati dapat menjadi deterrent (pencegah) yang kuat untuk menurunkan angka korupsi.
- Penegakan hukum harus konsisten, tidak memihak, dan didukung oleh seluruh elemen negara.
- Perlu ada kajian mendalam mengenai prosedur hukum, hak asasi manusia, dan implikasi sosial sebelum penerapan kebijakan tersebut.
MUI juga menekankan pentingnya sinergi antara lembaga eksekutif, legislatif, serta institusi peradilan dalam menyiapkan kerangka regulasi yang transparan. Mereka berharap DPR dapat menyusun rancangan undang‑undang atau amandemen yang mencakup hukuman mati sebagai salah satu alternatif tertinggi bagi kasus korupsi berat.
Sementara itu, respons dari kalangan politik dan organisasi masyarakat sipil beragam. Beberapa pihak menyambut baik urgensi penegakan hukum yang lebih tegas, namun ada pula yang mengkhawatirkan potensi pelanggaran hak asasi manusia serta prosedur peradilan yang adil. Diskusi publik diprediksi akan terus berlanjut menjelang sidang DPR yang akan membahas usulan tersebut.
Jika diterima, kebijakan ini akan menandai perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam memastikan bahwa proses hukum tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi.
