Setapak Langkah – 19 Juni 2026 | Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyatakan ketidaksetujuannya atas rencana pemerintah untuk menyalurkan motor yang disita dari kasus penyalahgunaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada para guru. P2G menilai bahwa alokasi motor tersebut tidak menyelesaikan masalah utama, melainkan mengalihkan fokus dari penggunaan dana pendidikan yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan kualitas belajar mengajar.
Program MBG, yang semula dirancang untuk menjamin asupan gizi yang memadai bagi anak-anak sekolah, belakangan terjerat kontroversi karena sejumlah penyelenggara diduga menyelewengkan dana dan barang. Sebagai bagian dari penindakan, sejumlah motor disita oleh aparat. Pemerintah kemudian mengusulkan agar motor tersebut diberikan kepada guru sebagai bentuk penghargaan dan motivasi.
P2G menolak usulan tersebut dan mengemukakan tiga alasan utama:
- Prioritas Anggaran: Dana yang dialokasikan untuk MBG seharusnya dialihkan kembali ke sektor pendidikan, seperti peningkatan sarana belajar, pelatihan guru, atau beasiswa siswa.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Penyerahan motor kepada guru dapat menimbulkan persepsi nepotisme dan mengaburkan proses akuntabilitas penggunaan aset negara.
- Kebutuhan Nyata: Kebanyakan guru telah memiliki sarana transportasi pribadi atau akses transportasi umum; motor tidak menjadi kebutuhan mendesak bagi peningkatan kinerja mereka.
P2G juga mengingatkan bahwa penyerahan barang hasil sita harus melalui mekanisme yang jelas, seperti lelang publik atau penjualan kembali ke negara, agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Dalam konteks keuangan negara, P2G menekankan pentingnya menegakkan prinsip alokasi anggaran sesuai dengan fungsi dan tujuan masing-masing. Mengembalikan dana MBG ke dalam anggaran pendidikan dapat memperkuat program pengembangan kurikulum, perbaikan infrastruktur sekolah, dan peningkatan kesejahteraan guru secara berkelanjutan.
Sejumlah pihak lain di bidang pendidikan menyambut baik kritik P2G dan menunggu keputusan final dari pemerintah. Mereka berharap agar kebijakan yang diambil mampu menyeimbangkan antara penegakan hukum atas penyalahgunaan dana publik dan pemenuhan kebutuhan riil sektor pendidikan.
