Setapak Langkah – 13 Mei 2026 | Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rapat Paripurna menolak permohonan uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Keputusan tersebut menegaskan bahwa hingga ada keputusan presiden (Keppres) yang secara resmi memindahkan ibu kota, status Jakarta tetap sebagai ibu kota negara.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menanggapi putusan MK dengan menegaskan bahwa Jakarta masih memegang peran sebagai pusat pemerintahan. Ia menambahkan bahwa tidak ada dasar hukum yang mengubah status ibu kota tanpa adanya Keppres yang mengatur hal tersebut.
Berikut beberapa poin penting terkait keputusan MK dan reaksi gubernur:
- MK menolak uji materi UU IKN karena dianggap belum memenuhi syarat formil.
- Keputusan tersebut tidak mengubah status administratif Jakarta secara otomatis.
- Pramono menekankan pentingnya Keppres sebagai instrumen hukum tunggal untuk memindahkan ibu kota.
- Pemerintah pusat diharapkan memberikan kejelasan melalui prosedur yang diatur konstitusi.
Para pengamat politik menilai bahwa keputusan MK dapat menunda proses relokasi ibu kota yang telah direncanakan sejak pemerintah mengumumkan Ibu Kota Negara baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Namun, mereka juga mencatat bahwa selama belum ada Keppres, semua lembaga negara tetap beroperasi dari Jakarta.
Dalam pernyataannya, Pramono menutup dengan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan tetap melaksanakan tugasnya sebagai ibu kota, termasuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga negara, hingga ada arahan resmi yang mengubah status tersebut.
