Setapak Langkah – 21 Mei 2026 | Jakarta, 21 Mei 2026 – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan bahwa tindakan menembak mati pelaku begal secara langsung di lokasi tidak dapat dibenarkan. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Bandung, Pigai menolak usulan yang mengusulkan eksekusi cepat tanpa melalui proses peradilan.
Pigai menyampaikan bahwa setiap individu, termasuk pelaku kejahatan, berhak atas proses hukum yang adil sesuai konstitusi dan standar internasional. Menurutnya, penembakan di tempat dapat menimbulkan risiko kesalahan identifikasi, melanggar prinsip presumption of innocence, serta berpotensi memicu praktik vigilante di masyarakat.
Beberapa poin utama yang disampaikan oleh Menteri HAM antara lain:
- Penegakan hukum harus melalui prosedur investigasi, penangkapan, dan persidangan yang transparan.
- Penembakan di tempat dapat menimbulkan pelanggaran hak hidup yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- Implementasi kebijakan semacam itu dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan peradilan.
- Alternatif penegakan hukum meliputi peningkatan kapasitas aparat, pelatihan penggunaan senjata non‑letal, dan program pencegahan kejahatan.
Selain menegaskan hak asasi manusia, Pigai juga menyoroti pentingnya pendekatan preventif. Ia mengajak pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memperkuat patroli, meningkatkan pencahayaan di area rawan, serta memperluas program sosial yang dapat mengurangi motivasi kejahatan.
Reaksi dari kalangan politik dan keamanan beragam. Beberapa pihak menyambut baik pernyataan Menteri HAM, sementara pihak lain menganggap kebijakan yang lebih tegas diperlukan untuk mengatasi tingginya kasus begal. Namun, mayoritas setuju bahwa solusi jangka panjang harus berlandaskan pada penegakan hukum yang berkeadilan.
Dengan menolak penembakan langsung, Menteri HAM menegaskan komitmen Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia sekaligus menuntut penegakan hukum yang efektif dan berwibawa.
