Setapak Langkah – 27 Juni 2026 | Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung empat kali kekalahannya dalam pemilihan presiden saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026. Dalam sambutan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa riwayat kekalahan tidak seharusnya menjadi faktor yang menghalangi atau mengganggu jabatan pejabat yang sedang menjabat.
Menanggapi pernyataan itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menyampaikan penjelasan resmi. Menurutnya, maksud Prabowo adalah menyoroti pentingnya profesionalitas dan keberlanjutan kebijakan publik, terlepas dari hasil pemilu sebelumnya. Ia menambahkan bahwa pejabat yang telah dipilih atau diangkat tetap harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, tanpa dipengaruhi oleh catatan politik pribadi.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan Mensesneg:
- Fokus pada kinerja: Kinerja pejabat harus dinilai dari hasil kerja dan dampak kebijakan, bukan dari sejarah kemenangan atau kekalahan dalam pemilu.
- Stabilitas pemerintahan: Menghindari intervensi politik yang bersifat ad‑hoc dapat menjaga stabilitas institusi negara.
- Penghormatan terhadap mandat: Jika seorang pejabat telah mendapatkan mandat, baik melalui pemilihan maupun penunjukan, mandat tersebut harus dihormati sampai masa jabatan berakhir.
Mensesneg juga menegaskan bahwa tidak ada rencana atau kebijakan apapun yang akan mengubah status pejabat yang sedang menjabat berdasarkan riwayat politik pribadi mereka. Semua keputusan tetap akan berlandaskan pada hukum, prosedur administratif, dan kepentingan publik.
Penjelasan ini disampaikan dalam rangka menenangkan spekulasi publik yang muncul setelah pernyataan Prabowo, serta untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga profesionalitas aparatur negara.
