Setapak Langkah – 03 Juli 2026 | Juru bicara Kementerian Luar Negeri Irak, Ali Abdullah Al‑Shibani, menyampaikan bahwa pemerintah Suriah siap membuka jalur dialog dengan organisasi Hizbullah Lebanon, asalkan proses tersebut dapat berkontribusi pada stabilitas regional dan mengurangi ketegangan yang telah lama berlangsung.
Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri oleh wartawan nasional dan internasional pada hari Senin, menjelang pertemuan tingkat tinggi antara pejabat Irak dan Suriah. Al‑Shibani menekankan bahwa dialog tidak dimaksudkan untuk mengubah kebijakan internal masing‑masing, melainkan sebagai upaya diplomatik untuk meredam konflik yang melibatkan pihak‑pihak di wilayah Levant.
Hizbullah, yang selama lebih dari satu dekade berperan aktif dalam mendukung rezim Bashar al‑Assad, sering menjadi sorotan karena keterlibatannya dalam operasi militer di Suriah serta pengaruhnya dalam politik Lebanon. Kedekatan antara kedua entitas ini telah memicu keprihatinan di kalangan negara‑negara Barat dan sekutu regional, yang menilai keberadaan militer non‑negara dapat memperpanjang konflik.
Berikut beberapa poin utama yang diangkat dalam pernyataan Al‑Shibani:
- Kesiapan dialog: Suriah dinyatakan terbuka untuk bertemu dengan perwakilan Hizbullah dalam rangka membahas isu‑isu keamanan bersama.
- Tujuan utama: Menyelaraskan kepentingan keamanan regional, mengurangi intervensi militer asing, serta menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi proses perdamaian di Suriah.
- Peran Irak: Irak diposisikan sebagai mediator netral yang dapat memfasilitasi pertemuan, mengingat hubungan historis dan geografis yang kuat antara ketiga pihak.
Reaksi beragam muncul dari kalangan politik dan analis. Sebagian menganggap langkah ini sebagai upaya pragmatis untuk mengurangi ketegangan, sementara yang lain khawatir dialog dapat memberi legitimasi lebih besar kepada Hizbullah, yang masih berada di daftar organisasi teroris oleh beberapa negara.
Pengamat menyoroti bahwa jika dialog berhasil, kemungkinan besar akan mempengaruhi dinamika politik di Lebanon, khususnya dalam konteks pemilihan umum yang dijadwalkan pada akhir tahun. Selain itu, hubungan yang lebih terstruktur antara Suriah dan Hizbullah dapat memengaruhi perhitungan strategi militer Turki, Israel, dan koalisi internasional yang terlibat di kawasan.
Secara keseluruhan, pernyataan Al‑Shibani menandai upaya diplomatik baru yang menyoroti peran Irak sebagai jembatan dialog di Timur Tengah. Keberhasilan atau kegagalan inisiatif ini akan sangat bergantung pada kesediaan semua pihak untuk menempatkan kepentingan bersama di atas agenda politik sempit.
