Setapak Langkah – 30 Mei 2026 | Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, dalam sebuah pertemuan dengan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menegaskan pentingnya peran mereka dalam memperjuangkan hak-hak rakyat.
Dalam sambutannya, Djamari menekankan bahwa institusi pendidikan tinggi yang menghasilkan aparatur negara harus memiliki komitmen kuat terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ia meminta agar para praja IPDN tidak hanya menjadi penegak kebijakan, tetapi juga menjadi garda depan yang proaktif dalam mengidentifikasi dan menanggapi pelanggaran hak asasi manusia.
Beberapa poin utama yang disampaikan antara lain:
- Menjaga kepastian hukum bagi seluruh warga negara.
- Mengawasi implementasi program pemerintah yang menyentuh kepentingan rakyat.
- Berperan serta dalam mediasi konflik sosial yang berpotensi memicu ketegangan.
- Menggunakan pengetahuan akademik dan etika pelayanan publik dalam setiap tindakan.
Djamari juga menambahkan bahwa peran praja IPDN sangat krusial di tengah dinamika politik dan keamanan yang terus berubah. Ia mengajak seluruh civitas akademika IPDN untuk terus meningkatkan kapasitas profesional melalui pelatihan, diskusi, serta kerja lapangan yang menitikberatkan pada perlindungan hak rakyat.
Acara tersebut berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, pada hari Selasa, 30 Mei 2024. Sebanyak ratusan praja IPDN hadir, termasuk perwakilan dosen dan mahasiswa tingkat akhir.
Dengan harapan agar pesan tersebut dapat menjadi landasan moral dan operasional, Menko Polkam menutup pertemuan dengan mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional melalui upaya perlindungan hak-hak dasar warga negara.
