Setapak Langkah – 13 Juli 2026 | Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada hari Selasa menggelar pertemuan khusus di Kementerian Pertahanan untuk meninjau kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pembentukan Satgas PKH oleh Presiden melalui Peraturan Presiden No. 86/2023 yang bertujuan menghentikan alih fungsi hutan secara illegal dan menegakkan regulasi kehutanan.
Dalam rapat tersebut, sejumlah pejabat senior dari kementerian terkait, TNI, serta lembaga pengawas lingkungan turut hadir. Di antara peserta antara lain Kepala Badan Pengendalian Perdagangan Ilegal, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, serta perwakilan Komando Strategis Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Para peserta membahas capaian Satgas PKH selama tiga bulan terakhir, termasuk jumlah titik pelanggaran yang telah diidentifikasi, tindakan penegakan yang telah dilaksanakan, serta kendala yang dihadapi.
- Identifikasi titik pelanggaran: lebih dari 1.200 area kritis telah terdaftar.
- Tindakan penegakan: operasi gabungan TNI‑Polri berhasil menutup 350 lokasi penanaman ilegal.
- Kendala utama: akses geografis yang sulit dan kurangnya data satelit real‑time.
Menhan menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam menindak tegas perusakan hutan. Ia meminta setiap kementerian memperkuat koordinasi, mempercepat proses penyelidikan, serta meningkatkan kapasitas personel lapangan. Selain itu, Menhan juga mengusulkan pembentukan tim cepat yang dapat dikerahkan dalam 24 jam setelah terdeteksi pelanggaran.
Namun yang menjadi sorotan utama adalah ketidakhadiran Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam pertemuan tersebut. Menhan menyampaikan bahwa Kapolri diundang namun tidak dapat hadir karena agenda lain. Jenderal Listyo kemudian mengirimkan pernyataan tertulis yang menegaskan komitmen Polri untuk terus berkolaborasi dengan Satgas PKH, sekaligus menjanjikan pengiriman perwakilan Polri pada pertemuan selanjutnya.
Pengamat lingkungan menilai pertemuan ini menunjukkan tekad pemerintah pusat untuk memperkuat penegakan hukum di sektor kehutanan, namun menyoroti pentingnya kehadiran semua pihak, terutama kepolisian, agar upaya penertiban dapat berjalan optimal.
Ke depan, Satgas PKH dijadwalkan mengadakan serangkaian rapat lanjutan di masing-masing kementerian terkait, serta meluncurkan aplikasi pemantauan berbasis satelit yang diharapkan dapat mempercepat deteksi pelanggaran secara real‑time.
