Setapak Langkah – 23 Mei 2026 | Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) baru-baru ini mengeluarkan rekomendasi penting kepada Panitia Seleksi (Pansel) dalam rangka proses rekrutmen staf Ombudsman. Majelis Etik menekankan perlunya koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung untuk memperoleh data riwayat hukum calon yang sedang dipertimbangkan.
Permintaan ini muncul setelah munculnya indikasi bahwa beberapa pelamar memiliki catatan hukum yang belum terverifikasi secara menyeluruh. Majelis Etik menilai bahwa verifikasi yang komprehensif sangat krusial untuk menjaga integritas lembaga dan kepercayaan publik.
Berikut poin-poin utama yang disampaikan Majelis Etik:
- Panitia Seleksi harus mengajukan permohonan resmi kepada Kejaksaan Agung guna memperoleh informasi terkait status hukum dan riwayat perkara calon.
- Data yang diminta meliputi apakah terdapat penyidikan, penuntutan, atau putusan pengadilan yang belum terselesaikan.
- Hasil verifikasi harus dilaporkan kembali kepada Majelis Etik untuk evaluasi akhir sebelum keputusan akhir seleksi diumumkan.
Majelis Etik menegaskan bahwa prosedur ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah preventif untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa seluruh staf Ombudsman memenuhi standar etika tertinggi.
Jika koordinasi dengan Kejaksaan tidak terlaksana tepat waktu, Majelis Etik berhak menunda proses seleksi hingga semua data dapat diverifikasi secara lengkap. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi landasan kerja Ombudsman.
Pengawasan ketat terhadap proses seleksi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemerintahan, sekaligus menegakkan standar integritas bagi para calon pejabat publik.
