Setapak Langkah – 05 Juli 2026 | Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur mendapat desakan dari kuasa hukum anak mantan jaksa yang menuntut agar proses waris dipercepat dengan mengeluarkan penetapan pemeriksaan DNA atau otopsi forensik sebagai bukti ilmiah. Sengketa muncul setelah wafatnya mantan jaksa, meninggalkan sejumlah harta yang dipersengketakan oleh ahli waris yang mengklaim memiliki hak atas properti dan rekening bank.
Kuasa hukum menyatakan bahwa tidak ada dokumen resmi yang dapat memastikan hubungan biologis antara almarhum dan anaknya. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya tes DNA untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan memastikan keadilan bagi semua pihak.
Berikut langkah‑langkah yang diminta oleh kuasa hukum:
- Pengajuan permohonan resmi kepada Pengadilan Agama untuk memerintahkan tes DNA.
- Penunjukan laboratorium forensik independen yang bersertifikat.
- Pengambilan sampel dari jenazah almarhum dan anak penggugat.
- Penyampaian hasil kepada majelis hakim sebagai alat bukti utama.
Dalam perspektif hukum Islam yang menjadi dasar Pengadilan Agama, bukti DNA dapat menjadi sarana kuat untuk menetapkan hubungan darah, sehingga keputusan waris dapat dikeluarkan secara sah dan tidak menimbulkan keraguan.
Pihak lain dalam sengketa, yakni saudara‑saudara almarhum, menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa prosedur otopsi dapat melanggar tata cara pemakaman. Namun, kuasa hukum menegaskan bahwa tes DNA dapat dilakukan tanpa harus mengganggu prosesi pemakaman, misalnya melalui sampel rambut atau jaringan lunak yang diambil sebelum jenazah dimakamkan.
Jika pengadilan mengabulkan permohonan, hasil DNA yang positif akan memperkuat klaim anak sebagai ahli waris sah, memungkinkan distribusi harta sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Islam. Sebaliknya, hasil negatif dapat membuka peluang bagi saudara‑saudara lain untuk mengklaim bagian mereka.
Kasus ini mencerminkan meningkatnya penggunaan ilmu forensik dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya prosedur hukum yang transparan untuk menghindari konflik berkepanjangan dalam keluarga.
